Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Ribka mewanti-wanti agar pertumbuhan ekonomi di Jatim tidak timpang antara provinsi dan daerah-daerah di bawahnya.
"Kalau di provinsi terjadi pertumbuhan dan kemudian juga kemajuan yang cukup pesat tetapi tidak diimbangi dengan kabupaten atau kota, ini juga sangat mengkhawatirkan," ujar Ribka dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Hal itu disampaikan dalam Musrembang RKPD Provinsi Jatim 2027 di Shangri-La Hotel, Surabaya, hari ini.
Ia juga menekankan pentingnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung merata di seluruh wilayah Jatim.
Ribka turut mengapresiasi kekompakan jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jatim, serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat. Namun ia berpesan agar peningkatan IPM itu bisa dirasakan merata hingga level kabupaten/kota demi mendukung Indonesia Emas 2045.
"Kalau kita bicara Indonesia Emas salah satu adalah bagaimana kita ingin ada bonus demografi. Saya pikir Jawa Timur sudah. Tinggal kita bonus demografi untuk provinsi-provinsi lainnya kita tunggu," imbuhnya.
Sejalan dengan slogan 'Jatim Gerbang Baru Nusantara', Ribka berharap Jatim bisa menjadi motor perekonomian baru khususnya bagi wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, perencanaan pembangunan perlu dimatangkan agar misi tersebut terlaksana dengan baik.
Meski begitu, Ribka menyoroti satu pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan Jatim.
"Untuk Jawa Timur perlu kita atensi hanya masalah angka pengangguran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kemudian IPM dan lain-lain semua sudah sangat-sangat baik, bahkan program nasional pun sudah diikuti secara baik," tandas Ribka.
(anl/ega)
