Banjarmasin (ANTARA) - Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Ahmad Alim Bachri menegaskan telah menerapkan transparansi dalam sistem penerimaan mahasiswa baru (SPMB) di hadapan tim Komisi X DPR RI saat kunjungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
"Kami komitmen menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru," kata dia di Banjarmasin, Selasa.
Rektor menjelaskan pada jalur nasional masuk perguruan tinggi negeri baik seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT), ULM berkomitmen mengikuti seluruh hasil seleksi tanpa intervensi sehingga sepenuhnya hasil seleksi ditetapkan oleh panitia pusat.
Kemudian pada jalur mandiri, ULM mengambil kebijakan progresif dengan meniadakan iuran pengembangan institusi (IPI) guna membuka akses yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Prinsip kami jangan sampai ada anak bangsa yang memiliki kemampuan akademik, tetapi terhalang untuk kuliah hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga: ULM loloskan 107 proposal penelitian didanai Kemdiktisaintek
Dia menambahkan, kebijakan tersebut dilandasi pengalaman sebelumnya, di mana ratusan calon mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi karena kendala biaya.
Sejak saat itu, ULM aktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra untuk memastikan keberlanjutan studi mahasiswa melalui program beasiswa bagi mereka yang tidak mampu.
Sementara Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah ULM dan seluruh perguruan tinggi di Kalsel yang telah berkomitmen mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan, di samping tetap menjaga kualitas akademik.
"Kami menyerap masukan dari pimpinan perguruan tinggi terkait pelaksanaan SPMB dan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi agar ke depan bisa lebih baik dan berkeadilan," jelasnya.
Baca juga: Komisi X DPR serap aspirasi terkait kebijakan SPMB-SSBOPT di Kalsel
"Kami komitmen menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru," kata dia di Banjarmasin, Selasa.
Rektor menjelaskan pada jalur nasional masuk perguruan tinggi negeri baik seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT), ULM berkomitmen mengikuti seluruh hasil seleksi tanpa intervensi sehingga sepenuhnya hasil seleksi ditetapkan oleh panitia pusat.
Kemudian pada jalur mandiri, ULM mengambil kebijakan progresif dengan meniadakan iuran pengembangan institusi (IPI) guna membuka akses yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Prinsip kami jangan sampai ada anak bangsa yang memiliki kemampuan akademik, tetapi terhalang untuk kuliah hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga: ULM loloskan 107 proposal penelitian didanai Kemdiktisaintek
Dia menambahkan, kebijakan tersebut dilandasi pengalaman sebelumnya, di mana ratusan calon mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi karena kendala biaya.
Sejak saat itu, ULM aktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra untuk memastikan keberlanjutan studi mahasiswa melalui program beasiswa bagi mereka yang tidak mampu.
Sementara Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah ULM dan seluruh perguruan tinggi di Kalsel yang telah berkomitmen mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan, di samping tetap menjaga kualitas akademik.
"Kami menyerap masukan dari pimpinan perguruan tinggi terkait pelaksanaan SPMB dan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi agar ke depan bisa lebih baik dan berkeadilan," jelasnya.
Baca juga: Komisi X DPR serap aspirasi terkait kebijakan SPMB-SSBOPT di Kalsel
