JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memformulasikan regulasi yang mampu meminimalisasi kesenjangan upah minimum antarwilayah.
Netty, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI mengatakan saat ini masih terdapat jarak ekstrem besaran upah minimum antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, misalnya di Jawa Barat.
“Sekarang kalau kita lihat dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang itu sudah Rp 5,8 juta–Rp 5,9 juta, begitu. Bayangkan, Garut Rp 2,4 (juta), Majalengka Rp 2,3 (juta), Banjar juga seperti itu. Padahal, masih satu provinsi,” kata Netty, Selasa (14/4/2026).
Baca juga: Kapolri Ajak Buruh Rayakan May Day dengan Aman dan Tertib
Netty pun mempertanyakan usulan dan strategi dari pihak pengusaha untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
Adapun rapat itu menghadirkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Dia khawatir jika disparitas upah ini tidak segera dicarikan solusinya, akan terjadi ketimpangan sosial dan kompetisi tenaga kerja yang tidak sehat serta memicu relokasi usaha secara besar-besaran.
Baca juga: Daftar 6 Tuntutan Buruh dalam Aksi May Day 2026 di DPR RI
Ia juga memperingatkan dampak sosiologis dari tingginya gap upah tersebut, mulai dari perpindahan penduduk hingga potensi perpindahan pabrik ke daerah dengan upah yang lebih rendah.
“Jangan sampai nanti bisa jadi penduduk atau warga dari Banjar, dari Kendal, pindah ke Karawang. Nanti warganya ini kompetisinya luar biasa atau kompetisinya luar biasa atau pengusahanya pindah ke daerah-daerah itu,” katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
