Menjelang proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sejumlah hal krusial kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran dan bebas pelanggaran.
Dalam arahan kepada seluruh Kepala Sekolah, guru, dan wali asuh Sekolah Rakyat secara daring, Selasa (14/4), Gus Ipul menekankan bahwa proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran, melainkan melalui penjangkauan berbasis data.
“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” tegas Gus Ipul.
Ia mengingatkan tidak boleh ada praktik titipan maupun intervensi dalam proses seleksi. “Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama, tidak boleh di antara kita melakukan KKN. Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip,” ujarnya.
Menurutnya, proses seleksi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berbasis data resmi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. “Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan harus diprioritaskan,” katanya.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa rekrutmen merupakan titik paling krusial dalam keberhasilan Sekolah Rakyat. Ia mewanti-wanti potensi penyimpangan seperti manipulasi data hingga intervensi pihak luar.
“Saya mengulang lagi, waspadai titipan, intervensi pihak luar, dan manipulasi data. Tolong semua ikut menjaga ini,” tegasnya.
Selain aspek rekrutmen, Gus Ipul turut menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan bagi pelaku pelanggaran.
“Siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan sekolah rakyat, kita akan berikan tindakan keras. Bisa jadi tidak ada lagi peringatan-peringatan, kita akan langsung berhentikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan pendidikan yang damai dan inklusif. “Tidak boleh ada tindakan intoleransi. Peaceful adalah pilihan kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang damai di tengah perbedaan,” kata Gus Ipul.
Dalam konteks pembinaan siswa, Gus Ipul meminta peran aktif wali asuh dan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan intensif, termasuk deteksi dini terhadap potensi masalah perilaku.
“Perlu adanya deteksi dini terhadap perilaku menyimpang calon siswa pada saat proses penjangkauan. Kalau memang ada hal-hal yang aneh, maka akan kita rehabilitasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan aturan disiplin penggunaan perangkat belajar di lingkungan sekolah. “Tidak boleh laptop dibawa luar kelas. Dengan alasan apapun dilarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul meminta seluruh tenaga pendidik aktif menyosialisasikan mekanisme Sekolah Rakyat kepada masyarakat dengan komunikasi yang baik.
“Mohon maaf kami tidak menerima pendaftaran, tapi insyaallah data Ibu ini akan kami teruskan kepada DTSEN. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa,” ujarnya mencontohkan cara menjawab pertanyaan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa esensi utama program ini adalah memberikan akses pendidikan bagi masyarakat paling rentan.
“Hakikat sekolah rakyat itu yang paling penting adalah aksesabilitas bagi kaum duafa, bagi masyarakat di Desil-1 dan Desil-2,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang usulan berbasis temuan lapangan untuk melengkapi data resmi. “Kalau panjenengan bisa melihat secara langsung dan menurut kriteria orang ini layak, maka itu bisa juga diusulkan melewati tim,” tambahnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri, Andi, menyoroti kesiapan transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen yang menjadi fokus tahun ini.
“Targetnya pembangunan SR permanen tahap dua sejumlah 100 titik diharapkan selesai di 20 Juni 2026, sehingga awal Juli kita sudah bisa moving ke sekolah permanen,” ujarnya.
Ia memastikan berbagai skenario telah disiapkan untuk menjamin keberlanjutan proses belajar, termasuk bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas permanen.
Menutup arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya kedisiplinan dan integritas seluruh unsur penyelenggara Sekolah Rakyat.
“Mari kita tunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan benar-benar disiplin, tegak lurus terhadap aturan, dan kerja dengan sepenuh hati,” pungkasnya.
