Jakarta, VIVA – Industri gula nasional kembali menjadi sorotan setelah mencuatnya kabar kerugian BUMN PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co sebesar Rp 680 miliar.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen menilai, kerugian ini bukan sekadar persoalan teknis manajemen, melainkan puncak gunung es dari karut-marut tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir.
Karenanya, Dia mendorong agar pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap kinerja PT SGN. Menurutnya, kegagalan mencapai swasembada gula selama bertahun-tahun disebabkan oleh kebijakan yang tidak rasional dan mengabaikan realitas di tingkat petani.
- U-Report
Menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Pertanian dengan Komisi VI DPR RI terkait kerugian SGN, Soemitro menekankan bahwa perusahaan plat merah tersebut memegang amanah rakyat. Kerugian sebesar Rp 680 miliar seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah.
"SGN itu kan milik rakyat. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Apakah di setiap periode atau interval waktu tidak diadakan evaluasi?" kata Soemitro dalam keterangannya, Selasa, 14 April 2026.
Dia membantah jika kerugian tersebut disebabkan oleh faktor impor. Baginya, ada persoalan manajemen yang tidak kreatif dalam menanggulangi kondisi industri, termasuk rendahnya kualitas bahan baku.
"Taruhlah sekarang misalnya PT SGN (Sinergi Gula Nusantara) rugi Rp 680 miliar. Kenapa? Karena gula impor? Ya enggak lah. Ya karena nggak bisa, manajemennya nggak bisa kerja," ujarnya.
Soemitro menilai, pembenahan manajemen, regulasi, dan kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan produksi nasional.
"Yang harus dibenahi kebijakannya, dan regulasinya," kata Soemitro.
Terkait rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari swasta ke BUMN, Soemitro pun mengaku bahwa pihaknya skeptis terhadap wacana tersebut.
“Siapapun bisa. Nah kalau impornya BUMN memang pabriknya mampu itu bikin gula super semuanya? Belum tentu. Nanti malah jadi broker aja. Dia broker, dia impor raw sugar habis itu dijual. Untungnya untuk siapa? BUMN. Belum tentu kembali untuk petani,” ujarnya.
