Pantau - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa wacana perebutan atau war tiket haji masih sebatas rencana awal dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.
Ia memastikan calon jemaah yang telah mengantre bertahun-tahun tidak perlu merasa khawatir dengan munculnya wacana tersebut.
"Itu masih wacana. Jadi, jemaah enggak perlu takut lah nanti, ‘Saya sudah antre sepuluh tahun, kok dihanguskan?’ Enggak, enggak. Tidak ada," ungkapnya.
Wacana Muncul untuk Pangkas Antrean PanjangIrfan menjelaskan bahwa ide war tiket haji muncul sebagai salah satu upaya mencari solusi atas panjangnya antrean calon jemaah haji di Indonesia.
Menurutnya, kondisi antrean yang bisa mencapai puluhan tahun membutuhkan terobosan baru dari pemerintah.
"Kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.
Libatkan Banyak Pihak dan Butuh Waktu PanjangIa menyebut pembahasan skema baru akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPR, pelaku bisnis haji, hingga para jemaah.
"Banyak hal, banyak stakeholder yang harus kita bicarakan; dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan-dua bulan, ini pasti butuh waktu panjang," jelasnya.
Wacana tersebut juga mendapat kritik dari kalangan legislatif, khususnya yang membidangi agama dan sosial.
Namun, pemerintah tetap melanjutkan pembahasan karena kebutuhan akan solusi dinilai mendesak.
"Cuma mungkin istilahnya bukan war tiket atau apalah istilahnya," kata Irfan.
Ia belum dapat memastikan apakah skema baru akan diterapkan dalam waktu dekat, termasuk pada tahun depan.
Meski begitu, pemerintah akan berupaya mempercepat pembahasan agar solusi segera ditemukan.
Antrean Dipastikan Tidak DihapusIrfan menegaskan bahwa skema apa pun yang nantinya diterapkan tidak akan merugikan jemaah yang sudah mengantre.
"Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Itu tetap, baik jemaah yang sudah antre lima tahun, sepuluh tahun, 15 tahun, enggak perlu khawatir," tegasnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menjajaki komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kemungkinan penggunaan kuota haji negara lain.
"Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome (terbuka) dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi," ungkapnya.
