Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang sejumlah keputusan penting yang diambilnya selama memimpin Indonesia, mulai dari penyelesaian konflik Aceh, penanganan bencana tsunami, kebijakan ekonomi sulit, hingga peran Indonesia dalam diplomasi global dan operasi penyelamatan warga negara di luar negeri.
Hal tersebut disampaikan SBY dalam agenda Supermentor 28 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/4/2026) malam.
SBY menekankan bahwa kepemimpinan sering kali dihadapkan pada pilihan sulit di tengah tekanan dan perbedaan pandangan. Namun, menurutnya, seorang pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan.
“Tantangan yang datang sangat berat, sangat tidak mudah, tetapi pemimpin harus mengambil keputusan meskipun ada pro dan kontra,” ujarnya.
Salah satu keputusan besar yang disorot SBY adalah langkah menempuh jalur damai dalam menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Melalui perundingan di Helsinki, konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sekitar 30 tahun berhasil diakhiri dalam waktu sekitar delapan bulan.
Menurutnya, operasi militer bukanlah tujuan utama pemerintah saat itu. Prioritasnya adalah mengakhiri konflik bersenjata sekaligus menjaga keutuhan negara.
Baca Juga
- SBY Wanti-Wanti Bila Perang AS-Iran Tak Berhenti Ekonomi Dunia Akan Berantakan
- SBY Tegaskan TNI Harus Netral, Larang Keterlibatan dalam Politik Praktis
SBY juga mengenang tantangan besar ketika bencana tsunami melanda Aceh dan Nias pada awal masa pemerintahannya. Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah segera menetapkan bencana sebagai bencana nasional dan menerapkan pendekatan manajemen krisis untuk mempercepat penanganan.
Ia bahkan memutuskan menghentikan operasi militer di Aceh tanpa menunggu persetujuan pihak GAM, yang kemudian diikuti langkah serupa dari pihak lawan sehingga memungkinkan kerja sama kemanusiaan dalam proses evakuasi dan penanganan korban.
Proses tanggap darurat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi selama kurang lebih tiga tahun.
Selain krisis keamanan dan bencana, SBY juga menyinggung keputusan sulit menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang menyakitkan tetapi diperlukan untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar.
“Menaikkan bahan bakar itu sangat sulit, tetapi harus dilakukan. Kalau tidak dinaikkan, ekonomi kita bisa kolaps,” katanya.
Untuk meredam dampak sosial kebijakan tersebut, pemerintah saat itu menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
SBY juga mengingat peran Indonesia dalam diplomasi global, khususnya ketika menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali pada 2007. Dalam forum tersebut, negosiasi sempat mengalami kebuntuan sebelum akhirnya menghasilkan Bali Road Map—kerangka kerja penting yang kemudian menjadi pijakan menuju Paris Climate Agreement pada 2015.
Saat proses negosiasi nyaris gagal, SBY menghubungi Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, untuk kembali ke Bali dan membantu memulihkan semangat para delegasi. Intervensi tersebut akhirnya mendorong para peserta konferensi melanjutkan perundingan hingga tercapai kesepakatan.
SBY menegaskan bahwa komitmen global terhadap perubahan iklim harus terus dijalankan, termasuk target menuju net zero emissions pada 2060. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut akan membawa dampak besar bagi masa depan dunia.
Selain itu, SBY juga mengenang operasi pembebasan kapal Sinar Kudus yang disandera perompak di perairan Somalia pada 2011. Operasi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi hukum internasional serta melalui koordinasi diplomatik dengan pemerintah Somalia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan satuan tugas internasional yang beroperasi di kawasan tersebut.
Di dalam negeri, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan tetap menghormati prinsip hubungan sipil-militer serta berkoordinasi dengan DPR RI. SBY menegaskan bahwa keputusan politik berada di tangan pemimpin sipil, sementara pelaksanaan operasi militer menjadi domain TNI.
Meski berisiko tinggi, ia tetap mengambil keputusan untuk melaksanakan operasi penyelamatan demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara Indonesia.
“Kalau gagal, karier politik saya bisa selesai. Tapi ini menyangkut kedaulatan negara yang harus dijaga,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi krisis global baru, terutama jika konflik geopolitik terus berlanjut. Ia menilai dunia perlu belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar dapat lebih siap menghadapi tantangan ke depan.
“So hoping for the best, preparing for the worst,” pungkasnya.
