DI NEGERI ini, kritik terlalu sering dicurigai sebagai gangguan, bukan diterima sebagai peringatan dini. Begitu suara publik meninggi, yang dipersoalkan bukan pokok masalahnya, melainkan banyaknya orang yang membicarakannya.
Lalu lahirlah istilah-istilah yang terdengar canggih, tetapi sesungguhnya miskin keberanian intelektual: seolah-olah persoalan utama pemerintahan bukan kebijakan yang keliru, melainkan keramaian yang menyoroti kekeliruan itu.
Padahal, negara yang sehat justru bertahan karena kesediaannya diuji. Kritik, data yang tidak menyenangkan, dan pengawasan yang keras bukan ancaman bagi pemerintahan yang matang, melainkan nutrisi bagi akuntabilitas.
Karena itu, yang lebih berbahaya daripada “inflasi pengamat” adalah deflasi kompetensi pejabat: kemampuan membaca masalah yang menurun, disiplin kebijakan yang menipis, dan kecakapan komunikasi yang merosot ketika persoalan publik justru makin rumit.
Anggaran Besar, Kejelasan KecilPolemik penganggaran Badan Gizi Nasional memperlihatkan gejala itu dengan gamblang. Anggaran BGN tahun 2026 mencapai Rp 268 triliun; sekitar Rp 255,5 triliun disebut untuk program MBG dan Rp 12,4 triliun untuk dukungan manajemen.
Skala sebesar ini semestinya diiringi penjelasan yang tenang, rinci, dan meyakinkan.
Namun yang muncul di ruang publik justru polemik tentang motor listrik, tablet, kaos kaki, alat makan, hingga jasa event organizer.
Baca juga: Yang Jarang Dilihat dari Program MBG: Mungkinkah Dihentikan?
BGN memang memberi klarifikasi: klaim laptop 32.000 unit dan alat makan Rp 4 triliun dinyatakan tidak benar; laptop yang diadakan disebut sekitar 5.000 unit, alat makan hanya untuk 315 SPPG dengan pagu sekitar Rp 215 miliar, dan kaos kaki dijelaskan sebagai bagian dari perlengkapan pendidikan SPPI di Unhan, bukan pengadaan langsung BGN.
Namun, justru rangkaian klarifikasi itulah yang menunjukkan masalah pokoknya: lembaga dengan anggaran raksasa terseret ke polemik barang-barang simbolik yang mudah memantik kecurigaan publik.
Di sini, persoalannya bukan semata benar atau salahnya setiap angka yang beredar. Soal yang lebih substantif adalah rapuhnya komunikasi kelembagaan pada fase awal program besar.
Publik akhirnya tidak sedang membaca arsitektur penganggaran, melainkan serpihan polemik yang muncul satu demi satu.
Ketika pejabat lebih sibuk memadamkan kebisingan daripada sejak awal menyajikan logika belanja yang jernih, masyarakat wajar membaca adanya defisit kompetensi administratif.
Dalam ekonomi publik, anggaran besar tidak otomatis membuktikan efektivitas; ia justru memperbesar ongkos dari kekeliruan kecil.
Karena itu, kritik terhadap BGN semestinya tidak dibaca sebagai serangan atas program gizi, melainkan sebagai tuntutan agar tata kelola bertumbuh setara dengan besarnya uang negara yang dikelola.
Contoh kedua tampak pada isu mahalnya tiket pesawat domestik yang disorot Menteri Pariwisata.
