Jakarta, tvonenews.com- Muhammadiyah ikut menyoroti persoalan war tiket haji. Isu yang sempat menuai perhatian publik di media sosial.
War tiket haji ini merupakan upaya yang diusulkan pihak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memangkas antrean calon jemaah haji Indonesia yang dinilai terlalu panjang.
Namun, wacana war tiket haji ini masih dalam tahap pembicaraan. Ini pun menuai beragam komentar dari berbagai pihak, salah satunya organisasi islam indonesia, Muhammadiyah.
Menurut Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto terlepas dari wacana war tiket haji ini diharapkan bisa meringankan calon jamaah haji.
"Muhammadiyah mengusulkan penurunan ONH," jelasnya dalam pesan singkat kepada tvonenews.com, Selasa (14/4).
- viva.co.id/kemenag
Seperti diketahui, ONH adalah singkatan dari Ongkos Naik Haji yang merujuk pada biaya perjalanan ibadah haji di Indonesia.
Kini, istilah umum yang sering digunakan terkait ongkos haji adalah BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
Namun untuk war tiket haji ini, disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf soal skema perebutan atau war tiket haji masih sekadar wacana. Sehingga calon jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun tidak perlu takut.
“Itu masih wacana. Jadi, jemaah enggak perlu takut lah nanti, ‘Saya sudah antre sepuluh tahun, kok dihanguskan?’ Enggak, enggak. Tidak ada,” kata Menhaj dikutip dari Antara, Rabu (15/4).
Pasalnya war tiket haji masih perlu pembahasan yang panjang dengan pemangku kepentingan (stakeholder), terutama dari Komisi VIII DPR RI, pelaku bisnis haji, dan jemaah itu sendiri.
Sehubungan dengan ini, pihaknya memastikan tidak akan mengaganggu jemaah haji yang sudah mengantre. Sebab war tiket haji masih dalam wacana.
“Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Itu tetap, baik jemaah yang sudah antre lima tahun, sepuluh tahun, 15 tahun, enggak perlu khawatir,” katanya.
Selain itu, Irfan juga mengatakan pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait skema penggunaan kuota haji negara tetangga, sebagaimana solusi yang diusulkan anggota Komisi VIII. Namun sepertinya belum mendapat lampu hijau.
