Hubungan China dan Amerika Serikat kembali memanas menyusul ketegangan terkait dengan Taiwan. Beijing menuduh rivalnya itu telah mendistorsi fakta terkait tuduhan tekanan militernya terhadap Taiwan.
Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan China, Chen Binhua menyebut narasi tersebut mencerminkan niat jahat dari Amerika Serikat. Urusan Taiper sendiri menurutnya adalah urusan internal dari Beijing.
Baca Juga: Taiwan Curigai 'Kado Beracun' dari China
“Ini adalah distorsi fakta sepenuhnya dan mengandung niat yang tidak baik,” ujarnya.
China kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayahnya dan tidak boleh ada campur tangan pihak luar. Beijing memperingatkan agar rivalnya tersebut lebih berhati-hati dalam menangani isu dari Taiwan.
China juga menyoroti dukungan dari negara tersebut terhadap Taiwan. Amerika Serikat diketahui melakukan penjualan senjata, dukungan politik hingga tekanan diplomatik terhadap Beijing. Padahal, Washington tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak rivalnya untuk menghentikan tekanan militer dan membuka dialog dengan pemerintah dari Taiwan. Hal ini menyusul pertemuan dari Presiden China Xi Jinping dan Politisi Oposisi Taiwan, Cheng Li-wun.
Beijing diketahui menolak berkomunikasi dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te. Ia disebut sebagai “separatis”. Sementara Taiwan menegaskan bahwa masa depan pulau tersebut harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
China baru-baru ini juga menawarkan sejumlah keuntungan kepada Taiwan. Hal itu termasuk pelonggaran wisata, akses tayangan televisi, pembukaan kembali penerbangan lintas wilayah, kemudahan perdagangan pangan hingga izin penayangan drama dan konten dari Taipei.
Ia juga membuka peluang pembentukan mekanisme komunikasi rutin dari Partai Komunis China dan Partai Kuomintang. Namun, hal ini akan tergantung pada langkah yang diambil oleh pemerintah dari Taiwan.
Beijing menegaskan bahwa sejumlah kebijakan bergantung pada posisi politik wilayah itu, khususnya terkait penolakan terhadap kemerdekaan. Konten Taiwan juga harus memenuhi syarat seperti orientasi yang benar dan konten yang sehat.
Kepala Biro Keamanan Nasional Taiwan, Tsai Ming-yen curiga akal hal tersebut dan mengatakan hanya pemerintah yang berwenang merancang dan menjalankan kebijakan lintas selat. Ia menegaskan setiap kerja sama, termasuk terkait pelonggaran perdagangan dan pariwisata, harus dikendalikan oleh pemerintah, bukan melalui jalur partai politik.
"Dengan menyerahkan perencanaan terkait kepada pemerintah, hal ini juga dapat membantu menghindari risiko yang tidak perlu dan konsekuensi jangka panjang," katanya.
Baca Juga: Trump Kembali Serang Paus Leo, Kini Ungkit Soal Nuklir Iran
Tsai juga menuding langkah-langkah “niat baik” ini kerap digunakan sebagai alat politik. Ia menyebut kebijakan tersebut seperti kado beracun karena biasanya muncul menjelang pemilu, menargetkan wilayah tertentu dan menyasar industri atau kelompok tertentu.
