Penulis: Rini
TVRINews, Banjarmasin
Rapat kerja lintas komisi DPRD Kalimantan Selatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Suripno Sumas, menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang lebih terpadu dan responsif. Rapat ini digelar pada Rabu, 15 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Suripno menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan bencana. Menurutnya, berbagai potensi gangguan akibat bencana alam, mulai dari terganggunya produksi hingga distribusi pangan, perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terintegrasi, termasuk pembangunan bendungan dan kesiapan stok pangan. Ia memastikan ketersediaan pangan di Banua masih aman hingga November mendatang.
“Penanggulangan bencana dalam rangka menjaga ketahanan pangan menghadapi 2026 menjadi prioritas. Dari pertemuan ini, ketahanan pangan di sektor pertanian telah menyatakan kesiapan menghadapi potensi kemarau panjang sesuai penjelasan BMKG Kalimantan Selatan,” ujar Suripno Sumas.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, H. Jahrian, menambahkan bahwa sektor pertanian perlu lebih adaptif menghadapi ancaman perubahan iklim. Ia menekankan pentingnya penggunaan bibit unggul untuk memastikan produktivitas tetap terjaga.
“Untuk sektor pertanian kita harus memilih bibit unggul, meski bersifat tahunan seperti banih unggul. Dulu ada banih pandang, banih lemok, banih siam unus, dan siam klepek. Itu masih bisa dikombinasikan dengan tanaman palawija lain,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Saptono, memastikan bahwa stok beras di provinsi tersebut masih dalam kondisi aman. Ia menegaskan bahwa persediaan beras tersimpan baik di Bulog maupun lumbung-lumbung pangan di kabupaten/kota.
“Secara umum kita aman untuk stok beras dan padi. Kita memiliki sejumlah lumbung di kabupaten/kota, baik yang dibina pemerintah maupun yang dikelola masyarakat secara mandiri,” kata Saptono.
Rapat kerja ini juga melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi teknis, di antaranya Bappeda, BPKAD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Disbunnak, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, serta BMKG Kalimantan Selatan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat strategi ketahanan pangan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam sepanjang 2026.
Editor: Redaktur TVRINews
