RI Siap Ekspor Urea 1,5 Juta Ton, Wamentan Pastikan Stok Pupuk Petani Aman

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) membuka peluang ekspor pupuk urea hingga 1,5 juta ton di tengah lonjakan harga global imbas dampak penutupan Selat Hormuz. Namun, pemerintah menegaskan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan Indonesia berada dalam posisi relatif aman karena mampu memproduksi urea secara mandiri berbasis gas alam domestik.

Sudaryono menyampaikan konflik global yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz telah mengganggu rantai pasok pupuk dunia. Menurutnya, sekitar sepertiga distribusi pupuk global diketahui melewati jalur tersebut.

Dia menjelaskan kebutuhan pupuk secara umum didominasi oleh unsur nitrogen (N) atau urea, disusul fosfat (P) dan kalium (K). Untuk komponen P dan K, Indonesia masih bergantung pada impor, tapi sumbernya telah terdiversifikasi sehingga tidak terlalu terdampak langsung oleh gangguan di Selat Hormuz.

“Untuk urea, kita ini adalah bisa mencukupi tanpa kebutuhan impor, karena bahan baku urea yang paling besar dibutuhkan untuk industri urea ini adalah gas, gas alam,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia mengungkapkan, total produksi pupuk nasional mencapai sekitar 14,5 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, terdapat potensi kelebihan (excess) urea sekitar 1,5 juta ton pada 2026 yang dapat dialokasikan untuk ekspor.

“Sudah dihitung, diperkirakan di tahun 2026 ini akan ada ekses urea 1,5 juta ton. Nah, ekses urea 1,5 juta ton inilah yang kemudian banyak diminati oleh beberapa negara sahabat dari Indonesia,” ujarnya.

Sejumlah negara yang telah menyatakan minat antara lain India, Filipina, Brasil, dan Australia. Bahkan, Sudaryono mengaku baru saja menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia guna membahas peluang kerja sama tersebut. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan pasokan dalam negeri demi ekspor.

“Tapi yang kita ekspor adalah yang betul-betul kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri kita, baru sisanya nanti kita ekspor,” imbuhnya.

Adapun dalam menghadapi krisis global, pemerintah juga mengandalkan strategi diversifikasi sumber bahan baku pupuk dari berbagai negara seperti Aljazair, Maroko, Yordania, Laos, Australia, hingga Kanada.

“Jadi kita relatif resilient, jadi kita punya daya tahan yang cukup bagus karena kita sumber bahan baku yang impor tadi itu kemudian kita terdiversifikasi,” tuturnya.

Di sisi lain, harga pupuk urea global saat ini mengalami lonjakan signifikan. Sudaryono menyebut harga yang sebelumnya berada di kisaran US$600—US$700 per ton kini telah menembus US$900 per ton.

“Kita mengikuti harga pasar dunia. Yang kita jual ngikuti harga pasar dunia,” tuturnya.

Menurut Sudaryono, lonjakan harga urea ini dipicu tingginya permintaan global di tengah terganggunya pasokan dari sejumlah negara produsen utama. Bahkan, dia memadang banyak negara tetap membeli pupuk meski harga tinggi karena sifatnya yang esensial bagi produksi pangan.

Lebih lanjut, Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk petani dalam negeri dalam kondisi aman, termasuk pupuk bersubsidi yang mencapai sekitar 4,6 juta ton.

Meski begitu, dia mengakui, di lapangan masih ditemukan kasus kelangkaan pupuk sementara di tingkat kios. Namun, hal itu lebih disebabkan oleh tingginya serapan petani, sehingga distribusi belum selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan.

“Jadi kalau misalnya ada petani nyari pupuk di kios barangkali belum ada, tunggu 1-2 hari, insya Allah nanti barang itu akan ada,” terangnya.

Menurutnya, tingginya serapan pupuk justru menjadi sinyal positif karena menunjukkan aktivitas tanam petani meningkat. Hal ini juga sejalan dengan data penyuluh pertanian yang mencatat luas tanam harian dan terkonfirmasi dengan tingginya konsumsi pupuk di tingkat petani.