Amerika Serikat (AS) kerap meminta akses lintas udara dari negara lain untuk mendukung operasi militernya di berbagai wilayah konflik. Mereka bisa mendapatkan hak lintas udara militer atau blanket overflight clearance guna memperlancar mobilisasi pasukan dan logistik.
Fasilitas ini pernah digunakan dalam sejumlah operasi militer, mulai dari Perang Teluk melawan Irak, perang di Afganistan, hingga intervensi militernya di Libya.
Melalui blanket overflight clearance, Amerika Serikat memanfaatkan secara maksimal izin lintas udara dari negara-negara sekutu untuk melancarkan operasi militer yang mayoritas berada di Timur Tengah. Berikut beberapa perang di mana AS mendapatkan izin akses udara:
AS memanfaatkan akses lintas udara dari Arab Saudi untuk melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Irak yang dipimpin Saddam Hussein dalam Perang Teluk pada 1991 silam.
Melansir buku bertajuk ‘U.S. Marines in the Persian Gulf, 1990-1991 The 3D Marine Aircraft Wing Indesert Shield and Desert Strom (1999)’, menuliskan bahwa AS di bawah Presiden George H. W. Bush meminta akses militer kepada Pemerintah Arab Saudi yang dipimpin Raja Fahd.
Arab Saudi secara resmi memberikan izin kepada AS untuk mengerahkan pasukan dan menggunakan wilayah mereka sebagai basis operasi militer. Keputusan ini menjadi titik awal Operation Desert Shield.
Operasi militer ini merupakan fase pertahanan awal dalam Perang Teluk yang dipimpin AS untuk melindungi Arab Saudi setelah Irak menginvasi Kuwait. Dari wilayah ini, AS kemudian melancarkan kampanye udara dalam Operation Desert Storm pada Januari 1991.
Operasi udara AS tidak hanya berbasis di Arab Saudi, tetapi juga meluas hingga Bahrain. AS menempatkan unit udaranya di Shaikh Isa Air Base sebagai bagian dari perluasan operasi tersebut.
Pada operasi militer kali ini, Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan satu izin lintas udara. Negeri Abang Sam memeroleh jaringan izin overflight yang bersifat multilapis melalui kerja sama dengan berbagai negara.
Buku yang ditulis oleh Perwira Marinir AS, Letnan Kolonel LeRoy D. Stearns ini menuliskan, sejak fase awal Operation Desert Shield, militer AS mulai mengerahkan kekuatan udara ke sejumlah negara, terutama Arab Saudi dan Bahrain.
Penempatan ini bukan hanya untuk pertahanan, tetapi menjadi fondasi bagi operasi udara skala besar yang kemudian dilancarkan ke Irak.
Unit udara Korps Marinir AS yang tergabung dalam 3rd Marine Aircraft Wing, beroperasi dari berbagai pangkalan di kawasan, termasuk di Arab Saudi dan Bahrain. Dari lokasi-lokasi ini, pesawat tempur AS secara rutin melakukan penerbangan lintas wilayah menuju target di Irak dan Kuwait.
Serangan udara besar-besaran kemudian dimulai pada Januari 1991 melalui Operation Desert Storm. Dari pangkalan di negara sekutu, pesawat tempur dan pembom AS melancarkan ribuan misi untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara, infrastruktur militer, serta jalur komunikasi Irak.
Perang Afganistan (2001)Militer AS juga mendapat akses lintas udara dari Pakistan dalam operasi Perang Afganistan pada 2001. Strategi ini menjadi elemen krusial dalam menopang operasi militer AS di Afghanistan yang tidak memiliki akses laut.
Pakistan memberikan izin kepada AS untuk menggunakan wilayah udaranya sebagai jalur utama menuju Afganistan. Dukungan ini mencakup overflight serta akses logistik militer.
Merujuk pemberitaan The Times of India pada 23 Mei 2021 lalu, Pakistan memberikan izin lintas udara kepada Negeri Abang Sam untuk mendukung kehadiran militernya di Afganistan. Izin tersebut mencakup penggunaan jalur udara serta akses yang diperlukan untuk menopang operasi militer AS di negara tersebut.
Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Indo-Pasifik, David F. Helvey, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa kerja sama tersebut menjadi bagian dari dukungan logistik dan operasional militer.
Dukungan ini memungkinkan militer AS tetap menjangkau Afganistan, yang secara geografis tidak memiliki akses laut dan sangat bergantung pada koridor negara-negara tetangga.
“Kami akan terus melanjutkan pembicaraan dengan Pakistan karena dukungan dan kontribusi mereka terhadap masa depan perdamaian di Afganistan akan sangat krusial,” kata David Helvey.
Perang Libya (1986)Amerika Serikat juga menjadi tokoh utama dalam Perang Libya. Operasi militer yang dikenal sebagai Operation El Dorado Canyon ini dilancarkan pada 15 April 1986 atas perintah Presiden Ronald Reagan sebagai respons atas dugaan keterlibatan Libya dalam aksi terorisme internasional.
Namun, berbeda dengan kasus Perang Teluk atau Afghanistan, AS justru menghadapi penolakan izin lintas udara dari sejumlah sekutu NATO di Eropa, termasuk Prancis, Spanyol, dan Italia. Penolakan ini membuat pesawat tempur F-111 milik AS harus menempuh rute jauh lebih panjang untuk mencapai target di Libya.
Akibat penolakan izin lintas udara dari sejumlah negara Eropa, pesawat tempur AS harus memutar melalui Samudra Atlantik, kemudian masuk ke kawasan Mediterania dengan melewati wilayah Portugal dan Selat Gibraltar. Rute ini secara signifikan menambah jarak tempuh, yakni lebih dari seribu mil untuk setiap perjalanan menuju dan kembali dari target.
Melansir publikasi The Washington Post pada 15 April 1986, Inggris menjadi satu-satunya sekutu yang memberikan akses militer kepada AS untuk melancarkan serangan udara ke Libya.
Perdana Menteri (PM) Margaret Thatcher menyetujui penggunaan pangkalan udara AS di Inggris sebagai titik peluncuran serangan. Keputusan ini diambil setelah adanya permintaan langsung dari Reagan. Thatcher bahkan memberikan izin kepada AS untuk menggunakan jet F-111 yang berbasis di Inggris guna melancarkan serangan udara ke Libya.
Dengan izin tersebut, militer AS mendapatkan keuntungan operasional yang signifikan, antara lain pesawat tempur AS dapat lepas landas langsung dari pangkalan di Inggris, menuju sasaran utama di Libya seperti Tripoli dan Benghazi.
