KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ia menyebutkan, permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi karena banyak masyarakat yang belum memiliki rumah maupun tinggal di RTLH.
“Ini Pak Menteri PKP Maruarar Sirait punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk bedah rumah minimal mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/4/2026).
Hal itu disampaikan Tito usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini.
Baca juga: Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
Bahkan, Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.
Namun, menurut Tito, program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
“Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” terangnya.
Meski demikian, Tito bersyukur karena program tersebut ditangani langsung oleh Menteri PKP sehingga dapat berjalan dengan baik.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Maruarar atas program perumahan, termasuk bedah rumah, di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua,” jelasnya.
Baca juga: Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Hadiri Rapat Kerja Pemerintah
Sementara itu, Maruarar menjelaskan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program perumahan bagi masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan rumah subsidi.
“Ada juga kawasan kumuh di tiga [lokasi] yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong. Jadi programnya itu masif,” jelasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta gubernur maupun perwakilan dari wilayah Papua.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
