Populisme saat ini menunjukkan pengaruh yang semakin kuat di negara demokrasi di berbagai belahan dunia. Ia sering kali dipuja karena mendekatkan pemimpin kepada rakyat, tetapi pada saat yang sama menyimpan potensi jebakan menuju otoritarianisme.
Sosok populis paling menonjol abad ini mungkin jatuh pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memikat rakyatnya melalui slogannya Make America Great Again (MAGA) dengan propaganda anti-imigran. Namun, dengan berkuasanya Trump, negara ini menanggung beban menjadi ilustrasi ekstrem kemunduran demokrasi di dunia.
Salah satu kontroversi utama selama masa kekuasaan Trump adalah bagaimana ia membangun kebohongan yang juga disebut sebagai klaim keliru (false claims). The Washington Post mencatat, selama periode 2017-2021, Trump membuat lebih dari 30.573 klaim keliru. Pola ini diperkuat dengan pengulangan secara intensif sehingga kebohongan itu secara perlahan tampak sebagai kebenaran (illusory truth effect).
Pada hari-hari ini, media di AS juga mendata klaim keliru yang dilancarkan Trump dalam perang AS-Israel versus Iran. Yang menonjol, di antaranya, klaim tentang dukungan seorang mantan presiden AS yang ia sembunyikan identitasnya atas keputusannya untuk melakukan perang. Sementara itu, media di Iran ramai-ramai melabelinya sebagai Pinocchio karena seringnya ia memproduksi kebohongan, salah satunya klaim tentang negosiasi rahasia dengan Iran untuk menghentikan perang.
Menariknya, terkait dengan praktik kebohongan ini, sebuah artikel populer di laman University of Notre Dame berjudul ”Donald Trump Voters: We Like The President’s Lies” menunjukkan bagaimana para pendukung Trump justru menikmati perilaku tersebut. Mereka sadar tentang adanya kebohongan dan memandangnya sebagai strategi mengecoh lawan yang dianggap menguntungkan posisi politik Trump.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana populisme di AS telah efektif bekerja melalui penerimaan aktif dari rakyat dan bahkan telah dinormalisasi sebagai bagian dari strategi politik yang sah.
Sebagai negara demokrasi yang selama ini banyak merujuk pada praktik demokrasi Barat, Indonesia perlu mewaspadai dinamika semacam ini. Meskipun belum menunjukkan gejala post-truth yang ekstrem, di mana masyarakat Indonesia secara terang-terangan menyukai kebohongan pimpinannya, bukan tidak mungkin hal tersebut juga akan terjadi pada masa depan.
Namun, memahami populisme di Indonesia membutuhkan perspektif yang berbeda, sebagaimana disampaikan Francis Fukuyama di mana populisme tidak hadir dalam bentuk tunggal. Jika di AS populisme dibangun dengan menciptakan oposisi antar-elite, di Indonesia populisme justru dihadirkan melalui koalisi elite. Ini seperti disebut Marcus Mietzner (2015) dalam bukunya Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia.
Dalam konteks ini, koalisi antar-elite politik terbukti telah berhasil beroperasi di negara demokrasi Indonesia, menciptakan pemerintahan yang nyaris tanpa kontrol berarti.
Mengamati populisme di Indonesia dalam dua dekade terakhir, strategi lain yang memperkuat keberhasilan tersebut adalah bagaimana populisme membangun koalisi dengan penduduk mayoritas di Indonesia yang disebut sebagai rakyat.
Siapa yang dimaksud rakyat? Dalam konteks ini, kita merujuk pada silent majority, yakni penduduk mayoritas yang tidak selalu hadir dalam ruang diskursus publik, tetapi memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik, terutama pemilu.
Dalam konteks Indonesia, kelompok ini bisa mencakup masyarakat dengan latar pendidikan menengah ke dasar yang, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlahnya dominan, sekitar 89 persen dari total penduduk.
Pendekatan politik terhadap mereka tidak dibangun melalui strategi diskursus politik yang kompleks, tetapi sederhana, kadang transaksional, dan berbasis kedekatan emosional/personal. Dalam kebijakan publik, misalnya, sering menggunakan konsep gratis, bantuan bahan kebutuhan pokok, pesta rakyat dan semacamnya dengan dalih untuk penanganan kemiskinan meski sering kali rawan penyelewengan dan perencanaan minimalis.
Populisme juga kadang dibangun dalam mekanisme citra personal oleh sosok-sosok yang ingin tetap berkuasa dengan politik dermawan, seperti membagikan sedekah saat perayaan keagamaan, atau dengan membangun hubungan simbolik kedekatan dengan rakyat bawah seperti hadir di pasar-pasar dan open house.
Sementara itu, lawan politik populisme di Indonesia saat ini adalah masyarakat sipil kritis, seperti NGO, aktivis, awak media, dan akademisi yang memiliki kapasitas dalam membaca dinamika politik dan aktif terlibat dalam diskursus publik. Mereka kebanyakan berasal dari masyarakat berpendidikan sarjana yang jumlahnya, menurut BPS, hanya 11 persen dari total penduduk di Indonesia.
Kelompok masyarakat sipil yang kritis ini kerap tidak sepenuhnya diposisikan sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Kritik yang mereka sampaikan tidak dipandang sebagai suara rakyat. Karena itulah selama kelompok mayoritas ini tidak menunjukkan resistensi terbuka, maka kritik dari masyarakat sipil kerap tidak dianggap sebagai persoalan serius dalam dinamika kekuasaan populis.
Dalam situasi ini, jebakan populisme di Indonesia bekerja secara halus melalui konstruksi relasi kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. Di sisi lain, ruang masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan semakin dibatasi sehingga perannya dalam menyuarakan kontrol kian melemah.
Di titik inilah kewaspadaan kolektif menjadi penting untuk selalu memperkuat barisan semua elemen bangsa demi menjaga demokrasi.
Nurul Hasfi, Peneliti Media dan Demokrasi, Ilmu Komunikasi, Undip
