Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum untuk kembali menggunakan kemasan berbahan alami. Selain lebih murah, kemasan organik dinilai lebih ramah lingkungan karena mudah terurai.
“Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” kata Puan Maharani, Rabu (15/4).
Harga plastik di Indonesia diketahui naik hingga 30 sampai 80 persen per April 2026. Kenaikan tersebut dipicu konflik geopolitik global yang mengganggu rantai pasok, sementara ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor mencapai 60 persen.
Puan menilai kondisi ini paling menekan pelaku UMKM, terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan sekali pakai.
“Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi,” paparnya.
Ia mendorong penggunaan kemasan produk kembali mengacu pada kearifan lokal.
“Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu,” tuturnya.
Puan mencontohkan penggunaan daun pisang atau daun jati yang masih banyak ditemukan di sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah, untuk membungkus nasi liwet, gudeg, maupun mi lethek. Menurutnya, kemasan alami bahkan dapat membuat makanan lebih awet dan mengharumkan aroma, seperti pada lontong dan lemper.
“Dengan memakai kemasan dari bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi karena tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual,” ungkap Puan.
“Termasuk dari segi keunikannya yang buat beberapa kalangan masyarakat bisa menjadi daya tarik untuk membeli,” sambungnya.
Ia menambahkan, kemasan organik juga mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengelolaan limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Kemasan organik yang sarat terhadap kearifan lokal juga merupakan inovasi ekonomi kreatif. Selain mendukung warisan budaya Indonesia, kita juga turut mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan,” ujar Puan.
Puan turut menyinggung laporan United Nations Environment Programme yang mencatat volume sampah plastik setara 2.000 truk dibuang ke laut, sungai, dan danau setiap hari. Secara global, sekitar 19 hingga 23 juta ton limbah plastik mencemari ekosistem perairan tiap tahun.
“Jadi semangat kita di sini adalah, selagi harga plastik sedang tinggi harganya, kita bisa mencari alternatif penggunaan kemasan lain, yang sekaligus mengurangi sampah plastik,” ujar Puan.
Meski demikian, ia memahami perubahan kebiasaan masyarakat membutuhkan proses.
“Mungkin bisa dimulai dari rumah makan untuk tidak memakai wadah plastik sekali pakai saat menyajikan makanan dan minuman untuk pembelian makan di tempat,” kata Puan.
“Dan tentunya memang harus ada dukungan juga bagi Pemerintah untuk transisi penggantian kemasan dari bahan plastik ke kemasan berbahan alami,” lanjut Puan.
Ia meminta kementerian dan lembaga terkait menyiapkan sistem, regulasi, serta sosialisasi jika penggunaan kemasan tradisional kembali didorong.
“Pada dasarnya masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan yang ada. Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai,” ucap Puan.
Puan juga mendorong kementerian terkait berkolaborasi mencari solusi kemasan alternatif bagi pelaku usaha.
“Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif kemasan, khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen. Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan,” tutupnya.
