Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta Prof Dr Eko Teguh Paripurno mengungkapkan falsafah hidup masyarakat menjadi kunci ketangguhan mental warga saat menghadapi dampak ekonomi pascagempa bumi 2006.
Dalam seminar peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta di Jakarta, Kamis, Eko menjelaskan prinsip Kelangan bondo podo karo ora kelangan opo-opo atau "Kehilangan harta sama dengan tidak kehilangan apa-apa" yang membuat masyarakat tidak terpuruk dalam trauma berkepanjangan.
"Kekuatan mental adalah kuncinya. Masyarakat menganggap kehilangan harta sebagai ujian yang bisa diatasi dengan kebersamaan. Falsafah ini menjadi energi pembelajaran untuk pembangunan dan kembali tangguh," ujar Eko yang akrab disapa Kang ET itu.
Baca juga: BNPB: 20 tahun gempa Yogyakarta jadi momentum perkuat mitigasi bencana
Menurut dia, kesadaran kolektif tersebut mendorong lahirnya gerakan "Gumregah" atau bangkit secara sadar. Falsafah tersebut yang membuat pemerintah pusat dan daerah maupun basis kerelawanan bisa dengan progresif melakukan penanganan darurat pascabencana.
Apalagi, menurut dia, dukungan juga datang dari warga yang secara mandiri dalam bimbingan pemerintah-kerelawanan melakukan mobilisasi sumber daya lokal, mulai dari tenaga hingga material, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penghidupan.
"Jadi modalitas sosial ini membuat masyarakat Yogyakarta mampu melakukan transformasi dari kondisi rapuh pascabencana menjadi subjek aktif dalam pembangunan kembali wilayahnya," ungkapnya.
Sebagaimana data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dijabarkan dalam seminar tersebut diketahui gempa bumi berkekuatan 5,9 SR/4,4 magnitudo yang mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 pukul 05.54 WIB tersebut merupakan salah satu bencana paling mematikan di Indonesia.
Bencana tersebut mengakibatkan lebih dari 5.700 orang meninggal dunia, puluhan ribu orang luka-luka, serta menghancurkan lebih dari 300.000 unit rumah tinggal terdampak.
BNPB mencatat total kerugian ekonomi saat itu mencapai Rp29,1 triliun, dimana sektor perumahan menjadi penyumbang kerusakan terbesar.
Meskipun dampak kerusakannya masif, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Yogyakarta sering kali disebut sebagai salah satu model pemulihan tercepat dan tersukses di dunia, karena kuatnya keterlibatan masyarakat dan kepemimpinan lokal.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu momentum utama lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengubah paradigma dari sekadar respons darurat menjadi pengurangan risiko.
Baca juga: Membangun ketangguhan DIY hadapi ancaman tsunami
Baca juga: Gempa 2006 dan ancaman megathrust jadikan sekolah seriusi mitigasi
Dalam hal tersebut, Yogyakarta juga dinilai sebagai center of excellence atau pusat pembelajaran penanggulangan bencana nasional karena memiliki modalitas sosial yang luar biasa serta kolaborasi multipihak yang kuat, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga relawan masyarakat.
"Yogyakarta adalah tempat pertama kalinya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan pusat studi bencana di universitas terbentuk. Wilayah lain harus belajar dari ketangguhan Yogyakarta dalam membangun kembali daerahnya pascabencana," kata Raditnya.
Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agustinus Ruruh Haryata mengharapkan bahwa melalui peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah, akademisi, warga penyintas untuk terus merawat ingatan kolektif sekaligus memastikan instrumen mitigasi bencana di wilayah rawan gempa semakin diperkuat demi keselamatan masyarakat.
Dalam seminar peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta di Jakarta, Kamis, Eko menjelaskan prinsip Kelangan bondo podo karo ora kelangan opo-opo atau "Kehilangan harta sama dengan tidak kehilangan apa-apa" yang membuat masyarakat tidak terpuruk dalam trauma berkepanjangan.
"Kekuatan mental adalah kuncinya. Masyarakat menganggap kehilangan harta sebagai ujian yang bisa diatasi dengan kebersamaan. Falsafah ini menjadi energi pembelajaran untuk pembangunan dan kembali tangguh," ujar Eko yang akrab disapa Kang ET itu.
Baca juga: BNPB: 20 tahun gempa Yogyakarta jadi momentum perkuat mitigasi bencana
Menurut dia, kesadaran kolektif tersebut mendorong lahirnya gerakan "Gumregah" atau bangkit secara sadar. Falsafah tersebut yang membuat pemerintah pusat dan daerah maupun basis kerelawanan bisa dengan progresif melakukan penanganan darurat pascabencana.
Apalagi, menurut dia, dukungan juga datang dari warga yang secara mandiri dalam bimbingan pemerintah-kerelawanan melakukan mobilisasi sumber daya lokal, mulai dari tenaga hingga material, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penghidupan.
"Jadi modalitas sosial ini membuat masyarakat Yogyakarta mampu melakukan transformasi dari kondisi rapuh pascabencana menjadi subjek aktif dalam pembangunan kembali wilayahnya," ungkapnya.
Sebagaimana data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dijabarkan dalam seminar tersebut diketahui gempa bumi berkekuatan 5,9 SR/4,4 magnitudo yang mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 pukul 05.54 WIB tersebut merupakan salah satu bencana paling mematikan di Indonesia.
Bencana tersebut mengakibatkan lebih dari 5.700 orang meninggal dunia, puluhan ribu orang luka-luka, serta menghancurkan lebih dari 300.000 unit rumah tinggal terdampak.
BNPB mencatat total kerugian ekonomi saat itu mencapai Rp29,1 triliun, dimana sektor perumahan menjadi penyumbang kerusakan terbesar.
Meskipun dampak kerusakannya masif, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Yogyakarta sering kali disebut sebagai salah satu model pemulihan tercepat dan tersukses di dunia, karena kuatnya keterlibatan masyarakat dan kepemimpinan lokal.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu momentum utama lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengubah paradigma dari sekadar respons darurat menjadi pengurangan risiko.
Baca juga: Membangun ketangguhan DIY hadapi ancaman tsunami
Baca juga: Gempa 2006 dan ancaman megathrust jadikan sekolah seriusi mitigasi
Dalam hal tersebut, Yogyakarta juga dinilai sebagai center of excellence atau pusat pembelajaran penanggulangan bencana nasional karena memiliki modalitas sosial yang luar biasa serta kolaborasi multipihak yang kuat, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga relawan masyarakat.
"Yogyakarta adalah tempat pertama kalinya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan pusat studi bencana di universitas terbentuk. Wilayah lain harus belajar dari ketangguhan Yogyakarta dalam membangun kembali daerahnya pascabencana," kata Raditnya.
Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agustinus Ruruh Haryata mengharapkan bahwa melalui peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah, akademisi, warga penyintas untuk terus merawat ingatan kolektif sekaligus memastikan instrumen mitigasi bencana di wilayah rawan gempa semakin diperkuat demi keselamatan masyarakat.
