TORAJA UTARA, FAJAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara resmi memperkuat barisan pengawasan partisipatif dengan menggandeng “pasukan” muda. Hal ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Toraja Utara dengan Pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) di Rantepao, Kamis (16/4/2026).
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan proses demokrasi di Bumi Sangmani berjalan jujur dan adil. Makanya menempatkan generasi muda sebagai garda terdepan pengawasan.
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Toraja Utara ini dihadiri langsung oleh jajaran komisioner lengkap. Ketua Bawaslu Toraja Utara, Brikken L. Bonting, didampingi oleh Bonnie Fredom (Kordiv HP2H) dan Arifin (Kordiv P3S). Sementara dari pihak PPGT, hadir Ketua Umum Malvin, Sekretaris Umum Awal, serta Ketua Bidang Politik Kebangsaan Elsap Pasulu’.
Brikken L. Bonting menegaskan bahwa keterlibatan pemuda gereja bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam memperluas basis pengawasan di tengah masyarakat.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda gereja. Melalui MoU ini, kami berharap PPGT dapat menjadi mitra aktif dalam melakukan edukasi politik dan pengawasan partisipatif,” tegas Brikken dalam sambutannya.
Sinergi ini disambut antusias oleh Pengurus Pusat PPGT. Bagi organisasi kepemudaan terbesar di Toraja ini, keterlibatan dalam pengawasan pemilu adalah wujud nyata dari pelayanan luar gereja.
Ketua Umum PP PPGT, Malvin, menyatakan bahwa pemuda harus memiliki keberanian untuk masuk ke ranah isu-isu kebangsaan guna meminimalisir potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu.
“Kami melihat ini sebagai panggilan untuk berkontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda gereja harus hadir tidak hanya dalam pelayanan internal, tetapi juga dalam isu kebangsaan, termasuk mengawal proses demokrasi,” ungkap Malvin.
Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan efek domino terhadap kesadaran politik masyarakat Toraja Utara. Selain meminimalisasi praktik politik uang atau pelanggaran administratif, sinergi Bawaslu-PPGT ini bertujuan memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat akar rumput.
Dengan resminya MoU ini, kedua lembaga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dengan serangkaian program edukasi dan sosialisasi kepada ribuan anggota PPGT yang tersebar di berbagai wilayah. Penandatanganan ini pun diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga martabat demokrasi di Toraja Utara agar tetap bermartabat dan berkualitas. (*)
