Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Rencana darurat disiapkan menyusul eskalasi konflik; mayoritas WNI merupakan personel Satgas UNIFIL, dan pemerintah terus berkoordinasi intensif dengan KBRI Beirut
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) angkat bicara mengenai kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Lebanon menyusul meningkatnya eskalasi serangan militer Israel di wilayah tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini, seluruh WNI terkonfirmasi dalam keadaan aman.
Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamida, mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat 934 WNI yang saat ini menetap di Lebanon. Mayoritas dari mereka merupakan personel militer yang sedang menjalankan misi perdamaian.
"Jumlah WNI tercatat 934 orang. Sebanyak 756 di antaranya adalah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL," ujar Heni dalam konferensi pers di kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Rincian WNI Sipil di Lebanon
Selain personel TNI, terdapat 178 warga sipil Indonesia yang berada di Lebanon. Heni merinci bahwa kelompok sipil ini terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga pekerja migran.
"WNI sipil ada 178 orang yang terdiri dari pelajar, Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan warga yang menikah dengan warga negara setempat," tambahnya.
Komunikasi Intensif dan Rencana Darurat
Heni memastikan bahwa pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut terus memantau perkembangan di lapangan dan menjalin komunikasi rutin dengan para WNI untuk memastikan keselamatan mereka.
Meskipun saat ini kondisi seluruh WNI dinyatakan aman, Kemlu RI tidak lengah. Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jika eskalasi konflik semakin membahayakan keselamatan warga negara.
"KBRI terus menjalin komunikasi dan hingga saat ini seluruh WNI di Lebanon dikonfirmasi dalam keadaan aman. Namun, contingency plan (rencana kontinjensi) tetap disiapkan jika situasi memburuk," tegas Heni.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara di zona konflik, termasuk koordinasi evakuasi jika nantinya diperlukan.
Editor: Redaktur TVRINews
