Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan operator seluler terkait polemik kuota internet hangus dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (16/4/2026).
Sebanyak delapan dari sembilan hakim konstitusi yang hadir mengajukan berbagai pertanyaan kepada operator seperti Telkomsel, XL, Indosat, serta Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut.
Adies Kadir Hakim Konstitusi mempertanyakan klaim ATSI yang menyebut kuota internet yang tidak terpakai menjadi beban kerugian bagi provider.
“Tolong disimulasikan yang dimaksud beban itu seperti apa, sehingga mengakibatkan kerugian akibat kuota yang tidak terpakai,” tanya Adies keapada perwakilan ATSI yang hadir, seperti dikutip Antara.
Ia juga meminta penjelasan lebih lanjut dari operator terkait keuntungan bisnis layanan internet, serta mempertanyakan ke mana sisa kuota pelanggan yang tidak terpakai setelah masa berlaku habis.
Selain itu, Asrul Sani Hakim Konstitusi menyoroti potensi kerugian operator jika permohonan terkait kuota hangus dikabulkan oleh MK. Ia menilai beberapa provider telah memiliki produk yang memungkinkan akumulasi kuota.
“Jadi ketika ada varian produk semacam ini, artinya ada peluang untuk akumulasi,” kata Asrul.
Sementara itu, Ridwan Masyur Hakim Konstitusi menegaskan bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik untuk bekerja, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.
Ia menilai aturan kuota hangus berpotensi merugikan konsumen. Menurutnya, diperlukan dialog bersama antara regulator dan pelaku industri untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyoroti aspek keadilan dalam sistem tarif layanan internet. Ia mengingatkan bahwa tarif tidak hanya soal harga, tetapi juga prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, independensi, dan fairness.
“Provider paham tarif itu apa? itu bukan sekedar harga, tapi singkatan dari prinsip pemerintahan yang baik, prinsip perusahaan yang baik. Jadi persoalan fairness ini perlu didalami,” kata Guntur.
Dari sisi infrastruktur, Daniel Yusmic P Foekh Hakim Konstitusi meminta penjelasan rinci terkait besarnya biaya pembangunan jaringan internet yang menjadi dasar penentuan tarif layanan.
“Saya membayangkan ke depan harga (kuota internet) pasti lebih murah, kalau sekarang karena pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya cukup mahal, jadi kira-kira dari pengeluaran ini yang menentukan karena faktor infrastruktur yang utama, dari infrastruktur itu berapa persen,” tanyanya.
Pertanyaan serupa juga disampaikan Enny Nurbaningsih Hakim Konstitusi, yang meminta penjelasan terkait alokasi dana dari kuota internet yang telah dibayarkan namun tidak terpakai.
Saldi Isra Hakim Konstitusi menekankan bahwa layanan internet merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga operator tidak bisa sepenuhnya bebas menentukan kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Jadi hajat hidup orang banyak menjadi pengikat saudara-saudara (provider) untuk tidak leluasa menentukan segala hal. Itu yang harus dipikirkan,” kata Saldi.
Sementara itu, Suhartoyo Ketua MK mempertanyakan dasar regulasi praktik jual beli kuota internet, apakah mengacu pada aturan domestik atau rujukan internasional.
“Ini rezim dari mana diperoleh. Tolong kalau ada rujukannya internasional sampaikan. Supaya kita tidak membeli ‘kucing dalam karung’ istilahnya. Supaya ini clear, bahwa tidak hanya berlaku di Indonesia,” ujarnya.
Mahkamah masih akan melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari asosiasi, operator, serta PLN pada Senin (4/5), dalam perkara uji materi nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025. (ant/bil/faz)
