jpnn.com, MAGELANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan aktif mengawal transformasi birokrasi di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan paparan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Ruang Sudirman, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/4).
BACA JUGA: Tinjau Kampung Bahagia di Jambi, Wamendagri Bima Tekankan Pentingnya Peran Ketua RT
Wamendagri Bima dalam paparannya menyoroti tantangan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.
BACA JUGA: Percepat Penuntasan TBC, Wamendagri Wiyagus Soroti Komitmen Pemda
“Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ,” ujarnya.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan.
BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Apresiasi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Kepri
Konsep ini menuntut aparatur bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Selain itu, Bima menekankan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius di daerah agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dia menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurut Bima, program prioritas nasional tidak hanya harus dijalankan, tetapi juga dipastikan mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.
Pada kesempatan tersebut, Bima menegaskan DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan transformasi birokrasi dan pelaksanaan program berjalan efektif.
Melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu mengawal kebijakan agar tepat sasaran.
“DPRD adalah institusi kunci… palunya ada di Bapak-Ibu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia secara khusus meminta DPRD untuk aktif mengawasi pelaksanaan program prioritas di daerah, mulai dari tata kelola hingga manfaat yang diterima masyarakat. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
