Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rata-rata harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP) saat ini mencapai US$ 77 per barel. Angka tersebut tercatat mengalami kenaikan sebesar US$ 7 dibandingkan target APBN 2026 yang ditetapkan senilai US$ 70 per barel.
Pemerintah menegaskan kondisi APBN masih berada dalam posisi aman selama harga ICP tidak menembus angka US$ 100 per barel. Selain itu, Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir mengenai sumber pendanaan subsidi akibat kenaikan harga minyak yang masih terkendali tersebut.
“Kalau ICP tidak sampai US$ 100, masih aman dalam APBN,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (16/4/2026). Di samping itu, rata-rata harga minyak dari periode Januari hingga April tahun ini dinilai masih dalam batas kewajaran.
Kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional juga dipastikan berada dalam status aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, stok komoditas strategis seperti solar, bensin, hingga LPG saat ini berada di atas standar minimum nasional.
Pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Bahlil berharap stabilitas harga BBM subsidi dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama. Di samping itu, pengawasan terhadap distribusi energi terus diperketat guna mencegah terjadinya kelangkaan di tingkat pengecer.
Ketahanan energi nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi fluktuasi pasar internasional. Terlebih lagi, koordinasi lintas kementerian dilakukan untuk memastikan bantalan fiskal tetap kuat menopang subsidi energi.
Baca Juga: Aspermigas Nilai Ambil Minyak Rusia Solusi Cerdas
Pemerintah optimis stok energi yang tersedia saat ini mampu mendukung aktivitas ekonomi nasional hingga akhir tahun. Selain itu, evaluasi terhadap pergerakan harga minyak dunia dilakukan secara berkala oleh kementerian terkait.
Transparansi mengenai pengelolaan anggaran energi diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku industri dan masyarakat luas. Di samping itu, efisiensi penggunaan energi tetap didorong guna mengurangi beban impor minyak mentah.
