Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong Provinsi Jawa Timur mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen guna memperkuat pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Target Pertumbuhan dan Sinergi Pusat-DaerahRachmat menyampaikan dorongan tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Timur di Surabaya pada Selasa, 14 April 2026.
Ia mengungkapkan, “(Kami mendorong) Jawa Timur mencapai pertumbuhan di atas 6 persen, disertai peningkatan kualitas pembangunan melalui penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan,”.
Menurutnya, target tersebut sejalan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang tengah disiapkan Bappenas bersama pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diharapkan berada pada kisaran 6,3 hingga 7,5 persen sebagaimana tertuang dalam RKP 2027 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Rachmat juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional.
Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih.
Proyek Strategis dan Penguatan Data PembangunanDi Jawa Timur, sejumlah proyek strategis terus didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Proyek tersebut mencakup pembangunan bendungan, sistem penyediaan air minum, kilang minyak Tuban, pengembangan biofuel, jalan tol, serta kawasan ekonomi khusus di Gresik dan Singasari.
Rachmat menilai kawasan Gerbangkertosusila memiliki prospek cerah sebagai pilar ekonomi Jawa Timur seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang efektif dan terintegrasi.
Ia menyatakan, “RKP 2027 harus menjadi dasar kuat dalam memperkuat ekonomi daerah. Jika ekonomi daerah kuat, maka ekonomi nasional juga akan kuat,”.
Penguatan data tersebut juga diharapkan mampu menjaga harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
