Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai merancang arah pembangunan untuk tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memaparkan lima fokus utama yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
Salah satu prioritas utama adalah memperluas akses pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK. Pemerintah menyiapkan langkah berupa pembangunan ruang kelas baru serta bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
"Agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK dengan dua kebijakan. Satu, membangun ruang kelas baru. Dua, memberikan subsidi pada masyarakat miskin untuk sekolah, baik di negeri maupun swasta," ujar Dedi Mulyadi.
Selain pendidikan, peningkatan layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berencana menanggung biaya perawatan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional.
"Nah, sehingga barusan ditandatangani juga, ada mereka yang sudah terjamin lewat BPJS, ada mereka yang belum terjamin. Yang belum terjamin tetapi mereka kategori tidak mampu, mau masuk ke ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk. Nanti dibiayai oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot," ucap Dedi Mulyadi
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan penyediaan air bersih juga akan dipercepat untuk mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi ekonomi. Di sisi lain, penguatan sektor industri diposisikan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, dengan dukungan konektivitas yang memadai.
"Dari mulai pelabuhan, jalan tol, hingga jalan-jalan yang terakses ke warga. Ini yang menjadi fokus kita, dan pembangunannya tetap memiliki basic pembangunan berbasis kearifan lingkungan," kata Dedi Mulyadi
Aspek lingkungan turut menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan tersebut. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, termasuk mempertahankan karakter desa serta menjaga kawasan pesisir dan pegunungan.
"Sehingga desa-desa harus dipertahankan keasliannya. Kemudian wilayah-wilayah pesisir harus terjaga, wilayah pegunungan harus terjaga dengan akses transportasi darat yang memadai, terkoneksi dari mulai pusat kota sampai ke pelosok desa," ujarnya.
