Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyerap bahan pangan dari desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.
Dorongan Penguatan Ekonomi DesaZulkifli Hasan mengatakan pengadaan bahan pangan harus melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, maupun pelaku UMKM.
"Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM," ujarnya.
Ia menekankan kebijakan ini bertujuan menciptakan rantai ekonomi yang saling menguatkan antara program gizi dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat," kata Zulhas.
Integrasi Program Gizi dan Ketahanan PanganMenurutnya, program makan bergizi tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional melalui rantai pasok yang lebih efisien.
"Program makan bergizi bukan hanya sekadar memberikan makan, tapi membantu masa depan Indonesia yang hebat," ujarnya.
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan dari total rencana 28.562 unit SPPG, sebanyak 23.597 unit atau 83 persen telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Sementara itu, sebanyak 7.204 unit SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dengan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan rasio tertinggi mencapai 65,64 persen.
