Blokade Selat Hormuz kini menimbulkan masalah baru di Asia Tenggara, utamanya di Selat Malaka. Dikutip dari Bloomberg, Jumat (17/4), Selat Malaka yang berada di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik yang pada titik tersempitnya hanya sekitar 2,7 km -- 10 kali lebih sempit dari Selat Hormuz.
Selat Malaka dilalui sekitar 40 persen perdagangan global, termasuk sebagian besar aliran minyak dari Timur Tengah ke negara-negara ekonomi kuat di Asia seperti China, Jepang, dan Korsel.
Berada dalam jangkauan operasi Armada Ketujuh Angkatan Laut AS, Selat Malaka sudah sejak lama diidentifikasi oleh pemimpin China sebagai titik lemah dalam skenario perang, dengan "Dilema Malaka" yang dipopulerkan selama masa kepresidenan Hu Jintao pada awal 2000-an. Gambaran ini semakin rumit karena klaim teritorial yang saling bersaing, meningkatnya kemampuan China untuk memproyeksikan kekuatan militer di luar wilayahnya, dan ketidakpastian sikap Presiden AS Donald Trump.
Usai menyatakan akan memblokade Selat Hormuz, Trump mengatakan telah menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar tarif ke Iran. Meski sejauh ini hanya sedikit kapal yang dilaporkan mampu melintas, perairan di sekitar Selat Malaka menjadi salah satu titik penting bagi praktik transfer minyak antar kapal oleh 'kapal gelap' Iran ke negara-negara di Asia, utamanya China.
"Meskipun saya tidak menunjukkan adanya bahaya nyata dan langsung yang ada saat ini bagi Selat Malaka, siapa pun yang khawatir tentang persenjataan jalur maritim yang rawan konflik harus memikirkan cara mengelola kerentanan geopolitik ke depan," kata direktur program penelitian perdagangan internasional di Hinrich Foundation di Singapura.
"Apa yang tampaknya tidak terpikirkan hari ini seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang mutlak," lanjutnya.
Ketegangan Selat Malaka Meningkat Imbas Penutupan Selat HormuzSeiring dengan penutupan Selat Hormuz dalam beberapa minggu terakhir, ketegangan telah meningkat di Asia Tenggara. Singapura sangat menentang negosiasi dengan Iran untuk membayar tarif di Selat Hormuz, Malaysia membela pembicaraannya dengan Iran, dan Presiden Prabowo Subianto menekankan kedekatan geografis Indonesia dengan Selat Malaka sebagai sumber kekuatan geopolitik sambil memperdalam kerja sama militer dengan AS.
"Apakah kita menyadari betapa pentingnya Indonesia? Betapa strategis dan pentingnya posisi kita?" kata Prabowo beberapa waktu lalu. Dia menyoroti sekitar 70 persen energi dan perdagangan Asia Timur melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka.
"Kita harus memahami bahwa kita selalu menjadi fokus perhatian dunia," kata Prabowo lagi.
Tak lama kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkonfirmasi sedang mempertimbangkan proposal dari pemerintahan Trump untuk mengizinkan penerbangan lintas (overflight) militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Isu ini memicu perdebatan di kalangan militer di Indonesia.
Salah satu Kolonel TNI, Arm Oke Kistiyanto, menerbitkan penilaian panjang di situs militer yang menunjukkan bahwa kesepakatan penerbangan lintas dapat menyeret negara ke dalam kontijensi kawasan di luar kendalinya sekaligus menimbulkan risiko terjebak dalam konflik yang lebih luas.
"Wilayah udara adalah domain inti kedaulatan negara. Ketika akses kepada domain tersebut diminta oleh kekuatan besar, yang dipertaruhkan bukan hanya izin lintas, tapi juga signifikansi strategis izin itu: siapa yang memperoleh manfaat operasional, bagaimana negara lain menginterpretasikannya, dan apakah keputusan itu konsisten dengan orientasi politik luar negeri Indonesia," katanya dalam penilaiannya.
Ahli pertahanan Indonesia yang juga manager Mirage Defence for Indonesia, Anastasia Febiola S, mengatakan penilaian tersebut mencerminkan resistensi internal.
"Untuk Indonesia, ini tentang reputasi, jika bukan tentang kebanggaan -- rasa hormat negara lain terhadap hak kedaulatan dan kepentingan Indonesia," kata Anastasia.
Salah seorang pejabat pemerintah Indonesia mengatakan kesepakatan dengan AS lebih tentang peningkatan kerja sama yang sudah ada daripada pergeseran strategis apa pun. Prioritas Indonesia adalah menjaga selat tetap stabil dan bebas konflik, dan tidak ada keinginan untuk memfasilitasi tekanan AS terhadap negara lain.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kemhan RI mengatakan kesepakatan dengan AS dapat membuka kesempatan yang lebih terarah dalam modernisasi pertahanan, peningkatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional.
"Semua implementasinya tetap dalam kerangka kepentingan nasional, politik luar negeri bebas dan aktif, menghormati kedaulatan negara, dan berdasarkan mekanisme resmi pemerintah Indonesia," kata jubir Kemhan.
Terpisah, juru bicara Kemlu RI mengatakan proposal penerbangan lintas masih dipertimbangkan dan belum ada kebijakan untuk memberikan akses kepada pihak asing mana pun untuk menggunakan wilayah udara Indonesia.
Meski Selat Hormuz tetap menjadi jalur energi paling penting di dunia, Selat Malaka adalah jalur utama bagi rantai manufaktur dan pasokan energi Asia dengan sekitar 82 ribu kapal melintas setiap tahunnya. Selat Malaka juga 5 kali lebih panjang dibandingkan Selat Hormuz, sehingga memberikan ruang lingkup yang cukup besar untuk terjadinya gangguan.
Debat keamanan maritim meluas melampaui Indonesia, dengan krisis Selat Hormuz yang mengungkap perbedaan filosofi antara Singapura dan tetangganya Malaysia.
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menanggapi pertanyaan di hadapan parlemen pekan lalu tentang apakah negara itu harus bernegosiasi dengan Iran untuk mendapatkan jalur aman atau membayar tarif, menegaskan bahwa jalur transit dijamin berdasarkan hukum internasional dan bahwa segala pengaturan semacam itu akan menciptakan preseden berbahaya bagi Selat Malaka.
"Ini bukan hak istimewa yang diberikan oleh negara tetangga, ini bukan izin yang harus dimohonkan, ini bukan tarif yang harus dibayar. Ini adalah hak kapal untuk melintas," kata Vivian.
Pernyataan itu membuat sebagian pihak di Malaysia geram, setelah baru-baru ini berhasil mengamankan jalur pelayaran kapal-kapalnya melalui Selat Hormuz, usai pembicaraan tingkat tinggi antara PM Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
"Malaysia tidak akan menerima ceramah tentang manfaat dialog," kata putri Anwar yang juga wakil presiden Partai Keadilan Rakyat yang berkuasa, Nurul Izzah Anwar.
"Kami menilai dialog lebih efektif, karena sejarah telah menunjukkan bahwa penarikan diri justru memicu eskalasi," katanya.
