Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Pemerintah melalui Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mengumumkan bahwa Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) tengah difinalisasi dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026. Menjelang peluncuran tersebut, para pengembang proyek karbon didorong untuk mengikuti tahap uji coba.
“SRUK ditargetkan beroperasi pada Juli sesuai arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Bagi project developer yang sudah memiliki dokumen desain proyek (PDD), saat ini sudah bisa mulai melakukan uji coba dengan memasukkan data ke dalam sistem,”kata Diaz dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 April 2026.
Menurutnya, fase uji coba menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan sistem sebelum resmi digunakan secara luas, sekaligus mempercepat implementasi perdagangan karbon di Indonesia.
Diaz menjelaskan, pengembangan pasar karbon merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjawab tantangan pendanaan perubahan iklim yang masih besar, baik di tingkat global maupun nasional. Ia mengungkapkan, kebutuhan pendanaan iklim dunia diperkirakan mencapai 8,6 triliun dolar AS per tahun hingga 2030, bahkan berpotensi meningkat menjadi 10 triliun dolar AS. Namun, realisasi pendanaan saat ini baru berada di kisaran 1,4 hingga 1,9 triliun dolar AS per tahun.
“Artinya masih ada kesenjangan pendanaan yang sangat besar. Perdagangan karbon menjadi salah satu solusi untuk membantu menutup gap tersebut,” jelasnya.
Di dalam negeri, kondisi serupa juga terjadi. Kebutuhan pendanaan iklim Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp470 triliun per tahun dalam periode 2020–2030.
Sementara itu, realisasi pendanaan yang tersedia baru sekitar Rp76 triliun per tahun.
Untuk itu, Diaz menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong implementasi perdagangan karbon. Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk UK PACT, INDEF, dan Eco Securities, dalam mempercepat pengembangan pasar karbon di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jeremy, menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem perdagangan karbon. Ia menyebut upaya tersebut sejalan dengan komitmen kerja sama antara Indonesia dan Inggris.
“Forum ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mengembangkan perdagangan karbon melalui kerja sama Indonesia dan Inggris. Kami berharap dukungan ini dapat terus berlanjut dalam jangka panjang,”ungkap Dominic.
Dengan percepatan pengembangan SRUK dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah optimistis perdagangan karbon di Indonesia dapat segera berjalan efektif dan menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan aksi mitigasi perubahan iklim.
Editor: Redaksi TVRINews
