Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Labuan Bajo
Kementerian Pariwisata bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menggelar kegiatan Safety Talk guna memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan wisata bahari di Labuan Bajo.
Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program unggulan Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan standar keamanan berwisata, khususnya di sektor pariwisata bahari yang menjadi salah satu andalan nasional.
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, dalam sambutannya secara daring menegaskan bahwa aspek keselamatan merupakan faktor utama dalam aktivitas pariwisata, termasuk wisata bahari.
“Keamanan dan keselamatan merupakan fondasi utama dalam pengembangan pariwisata yang berkualitas,”kata Ni Luh dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mendukung hal tersebut, di antaranya Permenpar Nomor 7 Tahun 2016 tentang panduan selam rekreasi serta Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 terkait standar usaha pariwisata berbasis risiko, khususnya untuk angkutan laut wisata.
Selain regulasi, Kemenpar juga mendorong tata kelola destinasi melalui koordinasi lintas sektor dan penerapan modul manajemen risiko serta mitigasi bencana di kawasan wisata bahari.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Gias, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keselamatan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara.
“Kejadian kecelakaan kapal wisata yang pernah terjadi harus menjadi momentum perbaikan bersama. Keselamatan adalah pilar utama yang tidak bisa ditawar,”ujar Agustinus.
Senada, Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar, Itok Parikesit, menyebut keselamatan sebagai fondasi utama pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, pembentukan tim manajemen krisis, serta evaluasi berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, menekankan pentingnya pembentukan Tim Manajemen Krisis Kepariwisataan di daerah, terutama yang bergantung pada sektor pariwisata.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Perhubungan, Yusuf Sukma Bhaskara, mengingatkan pentingnya standar kelaiklautan kapal wisata, termasuk pemeriksaan rutin, pengawasan kapasitas penumpang, serta peningkatan kompetensi awak kapal.
Dari sisi ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Barat, Theresia Primadona Asmon, menegaskan bahwa penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus dilakukan secara menyeluruh oleh pelaku usaha wisata bahari.
Pada sesi berikutnya, CEO Divers Alert Network (DAN), Cliff Richardson, menyampaikan bahwa risiko dalam aktivitas wisata bahari tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat diminimalkan melalui manajemen risiko, penerapan SOP, serta kesiapan sumber daya manusia dan peralatan keselamatan.
Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Noor Isrodin Muchlisin, juga mengungkapkan bahwa angka kecelakaan wisata menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan dari penanganan pascakejadian menjadi sistem berbasis kesiapsiagaan dan mitigasi.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo (P3KOM), Marselinus Betong, menyoroti masih adanya tantangan di lapangan, seperti keterbatasan respons darurat, kondisi geografis, serta belum optimalnya koordinasi awal saat terjadi insiden.
Ia menekankan perlunya sistem tanggap darurat yang cepat, terstruktur, dan proaktif untuk menghadapi berbagai risiko dalam aktivitas wisata bahari.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi guna menciptakan ekosistem pariwisata bahari yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Labuan Bajo.
Editor: Redaksi TVRINews
