REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panggung politik Eropa mendadak memanas. Kekalahan telak Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, setelah 16 tahun berkuasa kini memunculkan tudingan serius: dugaan intervensi intelijen Uni Eropa dalam proses pemilu.
Isu ini mencuat setelah mantan Menteri Dalam Negeri Slovakia, Vladimir Palko, mengungkap adanya operasi intelijen yang disebut-sebut menargetkan Orban. Ia bahkan memberi peringatan keras kepada para pemimpin lain di Eropa.
- Iran Buka Selat Hormuz AS Tetap Blokade Angkatan Laut
- Arab Saudi Perluas Layanan Makkah Route ke 10 Negara
- Teka-teki 'Daftar Maut' Ilmuwan Amerika: Dari Ahli NASA Hingga Nuklir
"Apa yang mereka lakukan kepada Orban kemarin, dapat mereka lakukan kepada Anda besok," kata Palko, mengutip laporan media Marker.
Dalam pemilu terbaru, Partai Fidesz yang dipimpin Orban kalah dari Partai Tisza yang dipimpin Peter Magyar. Tisza meraih sekitar 54 persen suara, unggul jauh dari Fidesz yang memperoleh 38 persen. Kemenangan itu membuat Magyar menguasai mayoritas parlemen dan membuka jalan perubahan konstitusi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Namun, di balik hasil tersebut, muncul dugaan adanya operasi intelijen yang sistematis. Palko menyebut Orban dan lingkaran dekatnya telah disadap selama bertahun-tahun oleh pihak yang ia kaitkan dengan lembaga Uni Eropa.
Menurutnya, isi percakapan yang disadap kemudian disebarkan ke media dan digunakan untuk membentuk opini publik. Informasi sensitif itu disebut menjadi senjata politik untuk melemahkan posisi Orban menjelang pemilu.
Tak hanya itu, laporan juga menyebut adanya peran jurnalis oposisi yang diduga terhubung dengan sumber intelijen. Mereka disebut menerima data komunikasi pejabat Hongaria, termasuk Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto, yang kemudian dipublikasikan secara selektif.
Di saat yang sama, narasi tentang dugaan campur tangan Rusia dalam mendukung Orban juga ramai diberitakan. Namun, klaim tersebut dinilai tidak memiliki dasar kuat, meski tetap dimanfaatkan dalam kampanye politik oleh kubu oposisi.
Uni Eropa juga disebut mengaktifkan mekanisme "Rapid Response System" (RRS), sebuah sistem yang memungkinkan penghapusan konten yang dianggap disinformasi di media sosial. Menurut laporan, sistem ini kerap menyasar kelompok populis dan sayap kanan.
Meski demikian, sejumlah analis menilai hasil pemilu Hongaria tidak semata ditentukan oleh faktor geopolitik. Isu ekonomi domestik seperti layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan publik tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pilihan pemilih.
Kemenangan Peter Magyar juga dikaitkan dengan janji peningkatan pendanaan layanan publik. Namun, ketergantungan pada dukungan Uni Eropa untuk merealisasikan program tersebut dinilai berpotensi menciptakan hubungan politik yang tidak seimbang.
