PP Tunas Dorong Ekosistem Digital Lebih Aman, Guru dan Siswa Rasakan Dampak Positif di Sekolah

Jakarta: Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) mendapat sambutan positif di lingkungan pendidikan. Bahkan, dampak dari kebijakan tersebut sudah mulai terasa, salah satunya di Sekolah SMP Negeri 215 Jakarta.

Guru dan siswa di SMP Negeri 215 Jakarta menilai kebijakan ini memperkuat ekosistem pembelajaran menjadi lebih aman dan terarah, serta tidak menghambat akses informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya menerbitkan kebijakan pembatasan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang PP Tunas dan mulai diimplementasikan sejak 28 Maret 2026.

Aturan tersebut menyasar sejumlah platform digital seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Threads, X (Twitter), Bigo Live, hingga Roblox. Pemerintah menilai langkah ini penting mengingat tingginya risiko paparan konten negatif, mulai dari pornografi, perundungan siber, hingga kecanduan gawai pada anak.

Guru SMP Negeri 215 Jakarta, Riyo Jatika Lestari, S.Pd., menilai perlindungan anak di ruang digital merupakan hal yang sangat penting.

"Tentu sangat penting karena perlindungan anak dalam ruang digital sangatlah rentan bagi anak-anak yang tanpa pengawasan," ujar Riyo saat ditemui di Sekolah SMP Negeri 215 Jakarta, Jakarta Barat, Selasa, 15 April 2026.


Guru SMP Negeri 215 Jakarta, Riyo Jatika Lestari, saat ditemui di lingkungan sekolah. Ia menilai kebijakan PP Tunas membantu memperkuat perlindungan siswa di ruang digital serta meningkatkan fokus belajar. (Foto: Metrotvnews.com/Patrick Pinaria)

Lebih lanjut, Riyo mengatakan kehadiran PP Tunas membantu sekolah dalam menyusun kebijakan yang lebih terarah dalam melindungi siswa.

"Untuk PP Tunas ini, tentu menjadi salah satu kebijakan yang melindungi anak-anak. Bagi kita di sekolah juga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mendapat perlindungan dan juga dapat meng-cover semua keamanan dan keselamatan siswa kita tentang tentu saja hal-hal yang berbau digital," kata Riyo.

PP Tunas dinilai juga berdampak terhadap perubahan perilaku siswa di sekolah. Perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya interaksi sosial dan fokus belajar siswa.
 

"Di sekolah kami ada peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan gadget, penggunaan gadget, sehingga anak-anak ini dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, dapat lebih fokus belajar, dan tentu juga banyak manfaat-manfaat lainnya. Yang paling terlihat adalah interaksi sosial antara siswa yang semakin kuat dan juga proses pembelajaran yang membuat siswa semakin fokus di kelas," kata Riyo.

Guru lainnya, Lilis Lisnawati, S.Pd., menilai perlindungan anak di ruang digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak.

"Menurut saya perlindungan anak di ruang digital itu bukan merupakan pilihan, tapi merupakan kebutuhan yang sangat urgent di zaman sekarang," kata Lilis.

Ia menegaskan PP Tunas memberikan dasar hukum yang jelas bagi sekolah dalam mengatur penggunaan gawai.

"PP Tunas ini berarti sebagai salah satu sarana yang berdasar hukum yang bisa menjadikan dasar dalam pelaksanaan peraturan penggunaan gawai di sekolah," katanya.


Guru SMP Negeri 215 Jakarta, Lilis Lisnawati, menyampaikan bahwa PP Tunas menjadi dasar penguatan aturan penggunaan gawai di sekolah agar lebih terarah untuk pembelajaran. (Foto: Metrotvnews/Patrick Pinaria)

Di sekolahnya, penggunaan gawai kini diatur lebih ketat dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan pembelajaran.

"Penggunaan gawai hanya untuk pembelajaran di kelas. Kalau tidak digunakan untuk pembelajaran di kelas, gawai itu disimpan di wali kelas," lanjut Lilis.

Dampaknya, suasana belajar menjadi lebih kondusif. Menurutnya, siswa menjadi lebih kreatif menggunakan pengetahuan dan berdiskusi dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas. Tidak hanya mencari jawaban secara instan di gawai.

Meski demikian, ia mengakui tantangan terbesar justru berada di luar lingkungan sekolah. "Karena sudah tanggung jawab dari orang tua di rumah, sehingga kita tidak bisa mengawasi kegiatan mereka di media sosial," kata Lilis.
 
Dari sisi siswa, kebijakan ini juga dirasakan memberikan dampak positif. Winda, salah satu siswa, mengaku kini lebih jarang menemukan konten yang tidak relevan saat menggunakan internet.

"Sekarang tuh lebih ngerasa kalau video-video yang enggak relevan sudah jarang banget muncul di FYP aku," kata Winda.

Hal tersebut membuatnya lebih fokus dalam belajar. Sebab, ia merasa tidak banyak terdistraksi dengan video-video yang tidak relevan.

Ia juga merasa lebih aman saat mengakses internet. "Kita enggak perlu takut akan muncul video-video yang kurang relevan," tuturnya.

Sementara itu siswa lainnya, Ridwan, menilai pembatasan konten membuat pengalaman berinternet menjadi lebih nyaman.

"Konten atau situs yang secara tidak sengaja tiba-tiba muncul itu sudah mulai dibatasi dan tidak dapat diakses. Hal itu membuat diri saya menjadi lebih aman dan nyaman dalam mengakses internet," kata Ridwan.

Kebijakan PP Tunas ini juga berdampak langsung terhadap efektivitas belajar.

"Waktu yang biasa terbuang untuk melihat hal-hal yang tidak penting, sekarang bisa saya gunakan untuk mencari materi tambahan dan belajar yang lebih bermanfaat. PP Tunas ibarat pagar pelindung yang menjaga kami agar tetap aman dalam mengakses internet," ucap Ridwan.

Meski implementasi PP Tunas masih berlangsung secara bertahap, para guru menilai kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar tujuan perlindungan anak di ruang digital dapat tercapai secara optimal.