China akan kembali menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin ekonomi yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Pada tahun 2026, lokasi pertemuan akan dipusatkan di Kota Shenzen, Provinsi Guangdong.
Setidaknya per Agustus 2025, APEC beranggotakan 21 negara yang tersebar di 4 benua di wilayah Asia Pasifik, mencakup sekitar sepertiga dari populasi global, dan mewakili lebih dari 60 persen dari pangsa Produk Domestik Bruto (PDB) global. Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri APEC dan sudah bergabung sejak tahun 1989.
kumparan berkesempatan menghadiri pelatihan media bertema APEC di Beijing, China. Dekan Departemen Bahasa Inggris China Foreign Affairs University (CFAU), Ran Jijun, mengatakan bahwa APEC merupakan salah satu aktor yang penting dalam lanskap ekonomi global.
"APEC mencakup hampir setengah dari perdagangan global, sehingga merupakan salah satu mesin paling dinamis untuk pembangunan ekonomi global. Didirikan pada tahun 1989, sehingga hingga tahun 2026, APEC memiliki sejarah selama 37 tahun," katanya saat memberikan penjelasan terkait sejarah dan perkembangan APEC, dikutip Sabtu (18/4).
Jijun menjelaskan, APEC memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan organisasi global lain. Para anggota APEC, kata dia, selama ini fokus membahas isu-isu ekonomi dengan prinsip kesukarelaan dan pembangunan konsensus, tanpa kesepakatan yang mengikat (non-binding).
Adapun China sudah dua kali menjadi tuan rumah perhelatan APEC, yakni pada tahun 2001 di Shanghai dan pada tahun 2014 di Beijing. Dengan begitu, forum yang akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang di Shenzen akan menjadi kali ketiga bagi China.
Menurut Jijun, China selama ini mempromosikan dan menganjurkan setidaknya tiga prinsip utama dalam kerja sama ekonomi yakni meliputi kontribusi bersama, berbagi bersama, dan konsultasi yang luas.
Dia juga menilai bahwa prinsip APEC selama ini sejalan dengan apa yang selalu menjadi komitmen China, terutama dalam mempromosikan kerja sama internasional yang saling menguntungkan, membutuhkan konsensus di antara semua anggota, dan dokumen hasil tidak mengikat, namun anggota tetap harus memikul tanggung jawab politik dan moral untuk berupaya menerapkannya.
"Dalam APEC Shenzhen tahun ini, kami akan menganjurkan pembangunan komunitas Asia-Pasifik dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Jadi kita akan membangun komunitas Asia-Pasifik yang dinamis dan sangat penting serta harmonis ini," tegasnya.
Rekam Jejak China di APEC
Jijun menyebutkan bahwa China kini memiliki 23 provinsi, 5 daerah otonom, dan 4 kota administrasi. Dia menilai bahwa selama 4 dekade terakhir, China telah memfasilitasi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di seluruh wilayahnya. Apalagi sejak reformasi dan keterbukaan yang terjadi pada 1978, China telah melesat menjadi ekonomi raksasa dunia.
"Saya pikir semua ini sebenarnya dapat dikaitkan secara signifikan dengan konsep membangun lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka, dan logika semacam ini sebenarnya dapat diperluas ke komunitas ini (APEC)," jelas Jijun.
Jijun menilai bahwa China telah memainkan peran yang sangat penting dalam forum APEC sejak 1991. Saat pertemuan Shanghai pada 2001, pertemuan tersebut mengadopsi Kesepakatan Shanghai. Kemudian pada 2014, APEC secara resmi meluncurkan proses kawasan perdagangan bebas di Asia Pasifik.
"Ini sebenarnya adalah beberapa buah hasil nyata yang lahir dari platform kerja sama ekonomi regional semacam ini. Kita dapat melakukan sesuatu yang lebih nyata dan agenda tersebut diperluas untuk mencakup perubahan iklim, keamanan energi, keamanan pangan, kontra-terorisme, anti-korupsi, dan lainnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Jijun menyebutkan bahwa misi APEC pada dasarnya meliputi promosi perdagangan dan investasi, meningkatkan standar hidup, mendukung kerja sama ekonomi dan teknologi, serta membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan aman.
Di saat APEC tidak mendorong kesepakatan mengikat dan memaksakan komitmen pada anggotanya, menurut dia, forum ini akan mempermudah anggotanya untuk mengangkat topik yang sulit dibahas dalam lingkungan yang lebih formal, serta memungkinkan diskusi tentang segala hal.
Tantangan di Tengah Tensi Geopolitik
Namun, Jijun tidak memungkiri bahwa pertemuan APEC tahun ini berlangsung di tengah tensi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia, termasuk perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) yang sepertinya belum kunjung mereda.
"Saat ini kita mengalami beberapa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Jadi, dapatkah kita mempertahankan komunitas yang dinamis dan harmonis ini? Saya pikir itu bergantung pada upaya bersama dan juga upaya terpadu dari semua ekonomi yang terkait," ujar Jijun.
Seharusnya, lanjut dia, APEC tidak menggarisbawahi agenda politik anggotanya. Namun, Jijun menyebutkan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, maka isu geopolitik akan menjadi salah satu sorotan utama forum APEC tahun ini.
"Saya pikir tren masa depan, tantangan pertama bagi APEC adalah isu geopolitik. Misalnya, seperti adanya persaingan strategis yang semakin intensif antara AS dan China, yang akan berdampak pada suasana kerja sama di kawasan Asia Pasifik," ungkap Jijun.
Selain itu, kata dia, isu lain dalam forum APEC mencakup kebangkitan kembali unilateralisme dan proteksionisme, serta adanya strategi Small yard, high fence (halaman kecil, pagar tinggi) oleh AS yang ditargetkan untuk membatasi akses China terhadap teknologi.
"Jika beberapa negara, beberapa anggota terus melanjutkan unilateralisme semacam ini, saya pikir kepercayaan pada kerja sama unilateral dapat terkikis," tegas Jijun.
Tantangan lain yang harus dihadapi para anggota APEC yakni restrukturisasi rantai pasokan global, terlebih setelah fenomena pandemi COVID-19 hingga perang AS-Israel dan Iran di Timur Tengah yang mendisrupsi jalur logistik global.
"Tren menuju de-risking dan fragmentasi rantai pasokan. Saya pikir ini masih berlangsung, dan ada ketegangan yang meningkat antara keamanan rantai pasokan dan efisiensi ekonomi, ada semacam paradoks atau konflik antara keduanya," ujar Jijun.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat menciptakan permintaan akan beberapa aturan baru seperti tata kelola kecerdasan buatan (AI), perdagangan digital, hingga keamanan siber, dan tantangan lain seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem hingga mendesaknya transisi energi yang membutuhkan transfer teknologi yang substansial.
"Mengenai APEC 2026, saya pikir ini adalah acara yang sangat penting untuk tahun ini, mengingat apa yang kita saksikan dan alami sekarang di berbagai belahan dunia," tandas Jijun.
