Jakarta, VIVA – Konferensi Asia-Afrika (KAA) Jilid II didorong untuk dilakukan guna mengatasi goncangan geopolitik global yang saat ini terjadi. Hal itu diusulkan Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Megawati menjelaskan, dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian bisa diwujudkan sehingga semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 sangat relevan untuk jadi jawaban atas tantangan kesetaraan antarbangsa.
"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan. Di sinilah pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia," kata Megawati saat berpidato pada acara bertajuk "71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini" di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.
Megawati menyatakan bahwa ancaman neokolonialisme dan imperialisme masih bekerja dalam sifat dan corak yang berbeda pada era modern ini. Maka dari itu, menurut Megawati, Konferensi Asia Afrika Jilid II menjadi sangat relevan untuk menjaga kedaulatan bangsa-bangsa merdeka.
Selain itu, Megawati menyerukan perlunya reformasi total atau re-tooling terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingat struktur PBB saat ini sudah usang karena lahir dari konstelasi perang dunia II.
Megawati juga menyampaikan kembali gagasan Presiden pertama RI Soekarno yang mendesak untuk menghapus hak istimewa atau hak veto negara-negara tertentu yang dinilai menciptakan ketimpangan global. "Perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional," kata Megawati.
Megwati juga mendorong perubahan struktur Dewan Keamanan PBB hingga pemindahan Markas Besar PBB ke negara yang netral. Menurut dia, markas besar PBB harus berada di lokasi yang tidak menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar atau perang dingin.
Menurut Megawati, reformasi itu mendesak mengingat situasi geopolitik dunia yang sedang bergejolak. Contohnya, dinamika politik Venezuela serta serangan terhadap Iran merupakan bukti bahwa sistem internasional saat ini sedang "goncang".
"Bung Karno menyerukan reformasi atau re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno," katanya. (Ant)
