Jakarta, VIVA – Gejolak geopolitik global yang terus berlangsung tidak hanya berdampak pada sektor energi dan perdagangan, tetapi juga mulai terasa dalam kehidupan masyarakat. Termasuk, terkait harga dan ketersediaan obat.
Ketergantungan pada bahan baku impor membuat industri farmasi ikut terdampak ketika rantai pasok global terganggu dan biaya produksi meningkat. Scroll untuk info lebih lanjut...
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam acara Halalbihalal nasional Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) 2026. Kegiatan ini dihadiri Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, disebut berdampak pada stabilitas rantai pasok global. Kenaikan harga energi dunia serta gangguan logistik internasional turut memengaruhi biaya produksi, terutama di sektor farmasi yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Menanggapi kondisi tersebut, Menkes Budi menekankan pentingnya penguatan industri farmasi nasional melalui kolaborasi lintas sektor. “Komitmen Kementerian Kesehatan untuk memastikan akses obat di Indonesia tetap terjaga ketersediaannya dan terjangkau harganya, dengan memberikan dukungan penuh bagi pembangunan dan penguatan usaha farmasi dalam negeri," ujarnya, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Sabtu, 18 April 2026.
"Pemerintah juga mendorong pelaku industri untuk berinvestasi serta berinovasi, termasuk mencari alternatif komposisi dan komponen obat (seperti kemasan) guna mengurangi ketergantungan impor di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPOM RI Prof dr Taruna Ikrar M Biomed, PhD menegaskan bahwa stabilitas industri farmasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada koordinasi dengan pelaku usaha.
“Peran BPOM dalam menjaga ketersediaan obat sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, antara lain melalui penguatan pengawasan rantai pasok obat dan makanan," ujarnya.
Terkait hal tersebut, sambung dia, GP Farmasi memiliki peran sebagai mitra pemerintah untuk menjembatani komunikasi antara regulator dan pelaku usaha farmasi, sekaligus memastikan anggotanya dapat memenuhi standar kualitas dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan obat di Indonesia.
