Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproyeksikan berbagai program prioritas pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur, akan mulai digenjot pada 2027, seiring dengan proyeksi kondisi fiskal yang lebih kuat di tengah kabar pemotongan dana transfer daerah hingga efisiensi anggaran.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menjelaskan proyeksi awal dari pendapatan asli daerah (PAD) Jatim pada 2026 menunjukkan tren yang positif meski masih dalam tahun anggaran berjalan dan belum dikalkulasikan secara final.
"Kalau berbicara mengenai fiskal, Jawa Timur dari sisi pendapatan ada peningkatan. Memang ini belum kami hitung betul tetapi peningkatannya Insyaallah signifikan," kata Yasin, Sabtu (18/4/2026).
Melalui proyeksi awal ini, postur dalam APBD Jawa Timur pada 2027 diproyeksikan lebih mumpuni bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Yasin menyatakan berbagai program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur akan segera direalisasikan pembangunannya.
"Memang dari belanja transfer sampai hari ini, kami belum bisa dapat informasi, tetapi sebagai gambarannya, belanja transfer [TKD] Jawa Timur 2027 sepertinya menggunakan alokasi yang sama dengan 2026 ini," jelasnya.
Yasin menjelaskan berbagai proyek strategis guna menyokong roda perekonomian regional akan segera dimulai pengerjaannya. Namun, terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN.
Baca Juga
- Pendapatan Premi Asuransi Umum di Malang Raya Melejit Naik 172,09%, Ini Penyebabnya
- Stok Beras Bulog Jatim Capai 1,17 Juta Ton, Serapan Gabah Tembus 500.000 Ton
- AM Terseret Kasus Pungli, Khofifah Tunjuk Aftabuddin Rijaluzzaman Jadi Plt Kadinas ESDM Jatim
"Untuk pembangunan infrastruktur yang berskala besar, tentunya yang kami ajukan di nasional butuh pembiayaan [menggunakan alokasi APBN]," katanya.
Proyek tersebut di antaranya adalah pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang rencananya akan dikerjakan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk pengerjaan awal, pemerintah daerah akan berusaha melakukan pembebasan lahan terhadap titik-titik yang masih bermasalah.
"Masih ada beberapa titik yang belum dibebaskan. Itu nanti akan dikerjakan secara gotong-royong oleh pemerintah kabupaten/kota setempat dengan kita pemerintah provinsi," ungkapnya.
Selanjutnya, proyek Fly Over Taman Pelangi di Kota Surabaya hingga proyek normalisasi Sungai Kali Lamong sebagai upaya mengantisipasi banjir tahunan yang acap terjadi di wilayah aliran Bengawan Solo. Proyek ini rencananya akan dikerjakan penuh mulai tahun depan.
Untuk proyek Kali Lamong, Yasin menjelaskan bahwa pembiayaan proyek tersebut secara khusus diusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mengingat kebutuhan anggaran yang besar.
"Kementerian PU di pemerintah pusat akan mengalokasikan ini sebagai antisipasi untuk banjir yang memang tahunan terjadi di [aliran] Bengawan Solo," jelasnya.
Selain infrastruktur, moda transportasi publik juga menjadi prioritas untuk dikerjakan. Pemprov Jatim juga akan fokus merealisasikan pengembangan angkutan massal berbasis rel listrik.
Infrastruktur transportasi umum berbasis kereta tersebut diproyeksikan akan menghubungkan sejumlah wilayah strategis, mulai dari Surabaya hingga kawasan penyangga seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.
Yasin mengungkapkan bahwa skema pembiayaannya yang disiapkan Pemprov Jatim berasal dari pinjaman luar negeri, termasuk dukungan dari Jerman hingga Inggris.
"Kemudian transportasi ini kita kembangkan di Gresik dengan Mojokerto dan nanti ITS sampai ke UNESA itu akan di-support dari pembiayaan Inggris. Harapan kami proyek-proyek transportasi publik ini akan dikerjakan mulai 2027 mendatang," pungkasnya.
