Selama puluhan tahun berkiprah di panggung politik, Jusuf Kalla dikenal sebagai politisi ulung yang lihai menjaga posisi. Kalla hampir tak pernah tersentuh oleh serangan personal maupun hukum yang bersifat masif. Sosok yang biasanya hadir sebagai juru damai di tengah kemelut bangsa ini, kini justru mendapati dirinya berdiri tepat di pusat sasaran tembak.
Dalam sebulan terakhir, beragam kontroversi menyeret nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu. Sejumlah kasus mulai dari laporan hukum terkait dugaan penistaan agama, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga tudingan kredit perusahaan yang mencapai puluhan triliun rupiah menyeret nama Jusuf Kalla.
Rangkaian isu itu datang silih berganti, bahkan saat Kalla sedang berada jauh dari Tanah Air. Ia baru saja mendarat dari Jepang untuk meresmikan sebuah masjid saat keriuhan tersebut memuncak. Hanya berselang beberapa jam setelah tiba pada waktu subuh, Kalla langsung menggelar konferensi pers selama sekitar 1,5 jam di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
"Saya minta maaf baru hari ini bisa menjelaskan karena saya baru subuh tadi pulang dari Jepang," ujar Kalla.
Kalla mengawali klarifikasi dengan memutar video dokumenter konflik Poso dan Ambon. Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu, layar menampilkan potongan peristiwa kelam yang terjadi sekitar 25 tahun silam. Gambar-gambar gedung yang terbakar, pengungsi yang memadati kamp-kamp darurat, hingga suasana mencekam di jalanan Poso dan Ambon diputar kembali di hadapan para jurnalis. Kalla ingin menunjukkan betapa ganasnya situasi saat itu ketika konflik telah merenggut sedikitnya 7.000 nyawa dalam waktu tiga tahun.
Penggalan video ini sengaja ditunjukkan untuk mengingatkan fakta lama sebelum menjawab serangan terkait potongan ceramahnya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Melalui video tersebut, Kalla menunjukkan bahwa kala itu, agama sempat diselewengkan sebagai legitimasi untuk saling membunuh.
Laporan hukum terhadap Kalla datang dari sejumlah organisasi seperti Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Forum Persatuan Islam Indonesia (FPII). Mereka mempersoalkan istilah 'syahid' yang digunakan Kalla, sebuah narasi yang sebelumnya juga gencar dikritisi oleh pegiat media sosial Ade Armando.
Narasi yang berkembang kemudian membingkai pernyataan itu seolah-olah Kalla memberikan pembelaan terhadap tindakan kekerasan. Padahal, menurutnya, tema ceramah tersebut adalah soal perdamaian. Kisah Poso dan Ambon diangkat sebatas untuk dijadikan pelajaran berharga.
Bagi Kalla, laporan tersebut adalah salah paham terhadap fakta sosiologis masa lalu. Ia menegaskan terminologi tersebut digunakan sebagai strategi komunikasi agar warga yang berkonflik bersedia berhenti berperang.
"Saya tidak bicara tentang dogma agama, tidak bicara tentang ideologi. Saya bicara kenapa mereka saling membunuh saat itu," katanya.
Ia juga menyertakan testimoni dari mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta John Ruhulessin, yang mempertegas peran Kalla sebagai arsitek perdamaian. Kalla pun mengenang pengalamannya saat itu masuk ke zona merah tanpa pengawalan militer demi meyakinkan kedua belah pihak untuk meletakkan senjata.
"Saya kumpulkan mereka dan katakan bahwa kalian semua masuk neraka! Karena tidak ada ajaran Kristen dan Islam yang mengatakan saling membunuh saudaranya. Itu bukan syahid," tuturnya.
Mengenai isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang membelah masyarakat, Kalla memosisikan diri sebagai senior yang ingin menyudahi kegaduhan. Ia merasa heran mengapa persoalan ini dibiarkan berlarut-larut hingga memicu aksi saling maki selama dua tahun.
"Sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu. Sudahlah Pak Jokowi, kasihlah ijazah saja. Itu saja. Dan saya lihat itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi diri sendiri," tuturnya.
Kalla menegaskan, sebagai warga negara biasa dan sosok yang lebih tua, ia hanya memberikan nasihat. Ia membantah tuduhan melakukan perlawanan politik, termasuk menepis fitnah bahwa dirinya mendanai gerakan kelompok Roy Suryo sebesar Rp 5 miliar.
"Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Apa saya tuduh? Ada gak? Saya lawan gak Pak Jokowi? Enggak," ujarnya.
Tak hanya soal isu personal, Kalla juga mengklarifikasi usulannya agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bagi Kalla, beban subsidi yang terus membengkak harus segera dipangkas agar tidak membebani APBN secara berlebihan sebelum masa sulit yang diprediksinya tiba pada Juli mendatang.
Kalla mengaku telah menyerahkan analisis mendalam berupa catatan enam lembar kepada pemerintah. Saran tersebut diberikan berdasarkan pengalaman puluhan tahun di pemerintahan dalam menangani krisis serupa.
"Sebagai warga negara, saya kasih masukan. Bagaimana menghemat, bagaimana menaikkan BBM itu secara bertahap agar ekonomi kita tidak stagnan," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa kritik tersebut adalah bentuk tanggung jawab moral. "Ini tanggung jawab kita semua agar kapal besar ini jangan goyang. Saya berbicara sebagai warga negara yang ingin negeri ini aman," tambahnya.
Terakhir, Kalla menjawab serangan mengenai bocornya data rahasia perbankan yang menyebut Kalla Group memiliki beban kredit sebesar Rp 30,33 triliun. Alih-alih terpojok, ia justru bangga karena angka tersebut adalah bukti kepercayaan dunia perbankan terhadap pengusaha daerah untuk membangun infrastruktur strategis seperti PLTA senilai Rp 70 triliun (3 miliar dollar AS).
"Saya bangga perusahaan daerah pribumi dipercaya mendapat kredit sebesar itu. Kalau konglomerat lain bisa ratusan triliun," tuturnya.
Ia menekankan integritas bisnis keluarganya yang dalam 75 tahun sejarahnya tidak pernah terlambat membayar kewajiban bank. Dalam kesempatan itu, ia juga memamerkan beberapa penghargaan dari kantor pajak sebagai bukti kepatuhan perusahaannya.
Kalla menyadari rentetan serangan yang menerpanya muncul sebagai sebuah pola, terutama setelah ia ikut mengomentari isu ijazah Jokowi.
"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon," katanya. Rismon dimaksud merupakan figur yang sempat menuding ijazah Jokowi palsu tetapi belakangan, ia berbalik dan menyatakan ijazah Jokowi asli.
Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon.
Meski dihujani serangan dan laporan hukum, Kalla memilih memaafkan para pemfitnahnya dan meminta pendukungnya untuk tidak melakukan aksi demonstrasi. Ia memegang teguh filosofi hidup untuk terus bergerak menyuarakan kebenaran. "Politik itu seperti bersepeda, kalau kita berhenti mengayuh, kita jatuh," ucap Kalla.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai, rentetan tekanan yang menyerang Kalla merupakan dampak dari pilihan politiknya belakangan ini. Sebab dalam politik berlaku hukum aksi-reaksi, yakni setiap manuver tajam akan memicu balasan yang sama kuatnya.
Menurutnya, serangan terhadap Kalla mulai meningkat sejak belakangan semakin aktif dalam sejumlah urusan yang sensitif bagi pemerintah. Langkah Kalla mulai dari masalah diplomasi Iran, kritik terhadap kebijakan subsidi BBM, hingga desakannya soal ijazah Jokowi dianggap sebagai pemicu utama. Hal inilah yang kemudian memicu reaksi keras dari para pendukung pemerintah. Isu-isu lama, seperti ceramah di UGM yang dituduh menista agama, akhirnya diangkat kembali ke permukaan.
"Saat Pak JK mengambil posisi yang berlawanan dengan pemerintah, maka serangan baliknya akan keras. Pihak yang tidak setuju akan mencari celah untuk memukul balik, baik itu masalah pribadi maupun urusan perusahaannya," ujar Agung.
Meski sudah tidak menjabat di pemerintahan, Agung menilai Kalla tetap menjadi target karena pengaruhnya yang masih besar. Pengalaman Kalla sebagai Wakil Presiden dua kali membuat setiap ucapannya mampu memengaruhi opini masyarakat dan sering kali dianggap sebagai saran kebijakan tandingan bagi pemerintah.
Salah satu contohnya adalah soal BBM. Saat pemerintah berusaha menahan harga, Kalla justru mengusulkan kenaikan demi kesehatan anggaran negara. Manuver yang berbeda arus inilah yang membuat lingkungan pendukung pemerintah bereaksi sangat keras.
Oleh karena itu, klarifikasi yang digelar Kalla di kediamannya merupakan langkah terukur untuk memasang batas agar serangan terhadapnya tidak semakin meluas. Namun, Agung memprediksi tekanan ini belum akan berhenti selama Kalla tetap aktif bersuara dan menjadi tokoh rujukan bagi kelompok di luar pemerintahan. Bagaimana menurut Anda?
