JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai berdampak luas hingga ke masyarakat ekonomi bawah, seiring sulitnya akses terhadap BBM subsidi di sejumlah daerah.
Kondisi ini memicu kritik dari anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam yang menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap situasi di lapangan.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” ujar Mufti dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/4/2026).
Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik, Legislator Soroti Minimnya Sosialisasi
Di banyak daerah, ia menyampaikan bahwa masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi, bahkan kerap kehabisan stok.
Kondisi tersebut memaksa masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi yang kini harganya justru mengalami kenaikan signifikan.
“Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” lanjutnya.
Mufti menilai persoalan ini tidak lagi sekadar membedakan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, melainkan menyangkut aspek keadilan bagi masyarakat.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat dan sensitivitas pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil,” tegasnya.
Baca juga: Harga BBM Naik, Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Tak Merembet ke Kebutuhan Pokok
Ia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memindahkan beban ekonomi langsung kepada masyarakat, terutama ketika kelompok yang berhak atas subsidi tidak dapat mengaksesnya.
“Ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan, maka beban langsung berpindah ke pundak rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mufti mempertanyakan keputusan kenaikan harga di tengah kondisi global yang mulai membaik dan distribusi energi yang disebut semakin terbuka.
“Yang membuat heran, ketika situasi global mulai mereda, justru harga dinaikkan,” kata dia.
Baca juga: Harga BBM Subsidi Tidak Naik, Anggota DPR: Tak Ada Alasan Harga Bahan Pokok Naik
Mufti pun meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera memperbaiki distribusi BBM subsidi, terutama di daerah yang mengalami kelangkaan.
Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat yang berhak dapat mengakses BBM subsidi.
“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya tinggi,” ujar Mufti.
Baca juga: Harga BBM Naik Rp 6.300–Rp 9.400, Warga Menyesal Tak Isi Full
Ia juga mendorong pemerintah untuk responsif terhadap dinamika harga minyak dunia. Menurutnya, penyesuaian harga harus segera dilakukan jika kondisi global membaik.
“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan masyarakat baru bergerak,” tutup Mufti.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
