jpnn.com - Kualitas udara di Jakarta pada Minggu (19/4) pagi masuk kategori tidak sehat dan tercatat sebagai yang terburuk ketujuh di dunia berdasarkan data IQAir pada pukul 06.00 WIB. Indeks kualitas udara berada di angka 139 dengan konsentrasi partikel halus PM2.5 mencapai 51,1 mikrogram per meter kubik.
Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada kesehatan manusia, terutama kelompok sensitif, serta dapat memengaruhi hewan dan tumbuhan. Masyarakat diimbau untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna mengurangi paparan polusi udara.
BACA JUGA: Kedaulatan Wilayah Udara Menyangkut Hak Dasar Warga Negara
Kategori kualitas udara sendiri terbagi dalam beberapa tingkatan. Rentang PM2.5 sebesar 0–50 masuk kategori baik dan tidak berdampak pada kesehatan. Rentang 51–100 tergolong sedang dan mulai berdampak pada tumbuhan sensitif. Sementara itu, rentang 200–299 masuk kategori sangat tidak sehat yang dapat merugikan kesehatan sebagian populasi. Adapun kategori berbahaya berada pada rentang 300–500 yang berisiko serius bagi kesehatan secara umum.
Secara global, kota dengan kualitas udara terburuk pada hari yang sama ditempati Delhi, India, dengan indeks 330. Posisi berikutnya diisi Chiang Mai, Thailand, dengan indeks 184, diikuti Kathmandu, Nepal, dengan indeks 163, Shenzhen, China, dengan indeks 154, dan Chengdu, China, dengan indeks 152.
BACA JUGA: Soal Isu AS Bebas Akses Wilayah Udara RI, Kementerian Pertahanan Beri Penjelasan Begini
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah menyiapkan langkah cepat untuk mengantisipasi pencemaran udara menjelang musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada awal Mei hingga Agustus. Upaya tersebut mencakup peningkatan sistem pemantauan kualitas udara serta pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengevaluasi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) dari berbagai aspek, mulai dari tren PM2.5, beban emisi per sektor, hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemprov menilai pengendalian polusi udara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. (antara/jpnn)
BACA JUGA: Tanggapi Isu AS Bebas Melewati Wilayah Udara RI, Sukamta Singgung Konstitusi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dunia Hari Ini: Ratusan Warga Sipil di Nigeria Tewas Akibat Serangan Udara
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
