Jakarta: Tahun 2026, untuk pertama kalinya penyelenggaraan ibadah haji akan digelar oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Sebelum-sebelumnya penyelenggaran ibadah haji dilaksanakan Kementerian Agama (Kemenag)
Menteri Koordinator Bidnag Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan, bahwa tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih baik, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi jemaah.
Baca Juga :
Syarat Jemaah Haji Bebas Pajak Barang Kiriman, Catat Nih!Ia menjelaskan, transisi pelaksanaan haji butuh pengawalan. Menurutnya, semua pihak harus mendukung Kemenhaj menyiapkan Ibadah Haji 1447H/2026M semaksimal mungkin.
Pratikno menegaskan saat ini penyelenggaraan haji secara umum telah berada pada kondisi siap. Namun demikian, pemerintah tetap mendorong peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek akomodasi, konsumsi, serta percepatan penyelesaian hal-hal teknis seperti visa.
"Pada prinsipnya sudah siap, tetapi tetap perlu peningkatan pelayanan. Kualitas catering jangan menurun, distribusi harus terjaga, dan proses teknis seperti visa harus dipercepat," jelasnya.
Secara keseluruhan, penyelenggaraan haji tahun ini tetap mengacu pada timeline yang telah ditetapkan sejalan dengan arahan Presiden, dengan catatan tidak terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, pelaksanaan haji 1447 H masih berjalan sesuai rencana.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario mitigasi terhadap potensi perubahan situasi yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji, mulai dari tahap keberangkatan, selama pelaksanaan di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah.
"Pemerintah juga terus memperkuat sistem pengendalian dan monitoring melalui posko nasional dan command center terpadu yang beroperasi selama 24 jam, guna memastikan respons cepat terhadap berbagai dinamika di lapangan," kata Pratikno.
Rapat persiapan Ibadah Haji 2026. Foto Kemenko PMK
Lebih lanjut, Menko PMK menekankan pentingnya menghadirkan nilai tambah ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji, antara lain melalui pemanfaatan produk dan layanan dalam negeri untuk mendukung kebutuhan jemaah di Arab Saudi.
"Kita juga perlu mendorong nilai tambah ekonomi bagi negara. Misalnya kebutuhan jemaah bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat kita," tuturnya.
