TANGERANG, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan strategi jemput bola tunggakan pajak kendaraan bermotor guna mengoptimalkan pendapatan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi. Upaya tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga pengurus RT/RW dengan cara edukatif.
Dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/4/2026) disebutkan bahwa 960 pegawai Badan Pendapatan Daerah Banten, termasuk staf administrasi, akan menyambangi rumah wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Setiap pegawai ditargetkan melakukan 10 kegiatan penagihan setiap bulan.
Jemput bola dari rumah ke rumah berlangsung di luar jam pelayanan, yakni setelah pukul 16.00 WIB. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pada malam hari atau akhir pekan.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, jemput bola dilakukan untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik saat ini.
"Tentu sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, terhadap keuangan rumah tangga, juga Pemprov Banten, keuangan atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," kata Rina.
Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Banten diminta benar-benar mengedukasi wajib pajak. Ini khususnya mengenai manfaat dari membayar pajak yang akan kembali kepada masyarakat melalui infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan akses lainnya.
Badan Pendapatan Daerah Banten bakal memberikan penghargaan dan hukuman berbasis capaian kinerja pegawai. Tujuannya agar kebijakan tersebut berjalan optimal.
Penagihan dari rumah ke rumah juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang telah menerima opsen atau tambahan pungutan pajak berdasarkan persentase tertentu untuk bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Banten, Berly Rizki Natakusumah menargetkan jemput bola dapat dimulai pada Senin, 20 April 2026. Penagihan di lapangan turut melibatkan pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan dari pengurus RT/RW setempat.
"Setelah pelayanan selesai pukul 16.00, kami akan langsung melaksanakan tugas (penagihan pajak). Kami linierkan kinerja ini dengan pemberian insentif yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Jika tercapai maka berdampak kepada pengurangan insentif pegawai yang bersangkutan," kata Berly.
Di sisi satunya Pemprov Banten tengah menyusun kebijakan disiplin membayar pajak bagi aparatur sipil negara (ASN). Sebab, pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat.
Badan Pendapatan Daerah Banten melaporkan realisasi pajak pada Triwulan I-2026 mencapai Rp 1,97 triliun. Jumlahnya nyaris memenuhi target Rp 2 triliun.
Secara terpisah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Tangerang, Mualim menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung kebijakan provinsi sesuai dengan kapasitasnya. Selain itu, diharapkan ada evaluasi berkelanjutan terkait aspek pelayanan yang menjadi kewajiban pemerintah ke masyarakat.
"Prinsipnya kalau kebijakan itu baik buat masyarakat akan didukung, tetapi jangan sampai nanti terlalu fokus menarik pajak dari masyarakat dan lupa melakukan kewajiban (pelayanan publik)," ujar Mualim.
Pemkot Tangerang pada tahun 2025 menargetkan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 674 miliar. Rinciannya masing-masing sebesar Rp 390 miliar dan Rp 284 miliar.
Hingga akhir tahun 2025 realisasi PKB mencapai 80 persen, sedangkan BBNKB 79 persen dari target yang ditetapkan. Adapun kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang disebut meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2023, misalnya, partisipasi wajib pajak mencapai 82 persen. Kemudian, naik ke 89 persen di tahun 2024.
