JAKARTA, DISWAY.ID -- Pedagang kaki lima di DKI Jakarta mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang terus memberikan dukungan serta perlindungan bagi pelaku ekonomi kerakyatan.
Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun, mengatakan bahwa penting untuk melindungi sektor informal yang merupakan penggerak denyut ekonomi di tengah-tengah ekonomi yang saat ini serba sulit dan penuh ketidakpastian.
"Gubernur Pramono Anung itu gubernurnya rakyat, gubernurnya rakyat kecil, gubernurnya PKL dan UMKM. Tentunya kita tidak ingin di tengah-tengah kondisi ekonomi, tekanan global yang begitu berat, semakin membebani rakyat," ujarnya, Minggu, 19 April 2026.
"Dan, jangan sampai ada sebuah penghilangan kesempatan untuk berusaha bagi PKL dan UMKM di DKI Jakarta, baik itu asongan, warung kelontong, dan UMKM," sambung Ali Mahsun.
Komitmen perlindungan pada pedagang kaki lima, lanjut Ali Mahsun, juga terlihat dengan keberadaan regulasi, salah satunya Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) DKI Jakarta No 7 Tahun 2025, yang lahir dengan memenuhi titik keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.
"Gubernur Pramono Anung memberikan sebuah keputusan bahwa KTR DKI Jakarta merupakan sebuah perda yang seimbang antara rezim kesehatan dan rezim ekonomi. Dan, Gubernur Pramono Anung selalu menyatakan secara konsisten bahwa Perda KTR tidak boleh membunuh ekonomi rakyat kecil, tidak boleh membunuh ekonomi PKL dan UMKM di Jakarta," tegasnya.
Berdasarkan data APKLI, ada sekitar 1,1 juta pedagang kecil di Jakarta yang nasibnya kini berada di ujung tanduk. Mulai dari warung kelontong, pedagang asongan, hingga PKL.
"Jadi, Perda KTR ini jelas berpengaruh terhadap pendapatan rakyat kecil yang selama ini jadi tulang punggung perekonomian lokal," ujar Ali.
"Sekali lagi, kami menghormati dan mengapresiasi langkah nyata Gubernur DKI Jakarta yang sejak awal sudah menyampaikan tidak boleh membunuh pelaku ekonomi rakyat, PKL dan UMKM. Serta tidak boleh ada perluasan kawasan tanpa rokok yang kemudian mengganggu perputaran roda ekonomi rakyat," tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa ekosistem tembakau menyerap jutaan tenaga kerja dan menyumbang cukai hingga ratusan triliun rupiah.
Di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu, aturan yang terlalu kaku, dikhawatirkan justru membuka celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemerasan terhadap pedagang.
