Gen Z dan Politik: Antara Jarak, Bahasa, dan Kepercayaan

Beberapa waktu lalu, saya berbincang dengan seorang teman Gen Z berusia 22 tahun. Ketika obrolan mengarah ke politik, reaksinya spontan: senyum kecut, lalu berkata, “Ngomongin politik tuh capek. Isinya ribut mulu.”

Respons tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi mencerminkan kecenderungan yang lebih luas di kalangan generasi muda. Politik kerap dipersepsikan sebagai arena konflik yang melelahkan, bukan sebagai ruang partisipasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan Gen Z—seperti akses pendidikan, peluang kerja, stabilitas ekonomi, kualitas lingkungan, hingga ruang berekspresi di media sosial—merupakan hasil dari proses politik.

Dalam perspektif ilmu politik, hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah hasil dari proses distribusi nilai dalam masyarakat (Easton, 1953).

Dengan kata lain, jarak antara politik dan kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Yang muncul justru adalah jarak dalam cara memahami dan membicarakannya.

Salah satu persoalan utama terletak pada bagaimana politik dikomunikasikan. Diskursus politik di ruang publik masih didominasi oleh perspektif elite, dengan penekanan pada aspek regulasi, dinamika kekuasaan, dan konflik antaraktor. Bagi sebagian Gen Z, pendekatan ini tidak hanya sulit diakses secara kognitif, tetapi juga terasa jauh dari pengalaman konkret mereka.

Dalam kerangka civic engagement, keterlibatan politik sangat dipengaruhi oleh persepsi relevansi individu terhadap isu publik (Putnam, 2000). Ketika individu merasa bahwa isu politik tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya, tingkat partisipasi cenderung menurun.

Sebaliknya, ketika isu politik dikaitkan dengan realitas yang mereka hadapi, seperti sulitnya memperoleh pekerjaan atau meningkatnya biaya hidup, keterhubungan itu menjadi lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada tingkat kepedulian, melainkan pada cara isu tersebut dibingkai.

Selain soal substansi, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bahasa. Politik sering kali disampaikan dengan gaya yang formal, teknokratis, dan cenderung eksklusif. Hal ini menciptakan kesan bahwa politik hanya dapat dipahami oleh kelompok tertentu.

Dalam konteks komunikasi politik, bahasa memiliki peran penting dalam membentuk aksesibilitas dan partisipasi (Habermas, 1989). Ruang publik yang sehat mensyaratkan adanya komunikasi yang inklusif dan dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Di sisi lain, Gen Z tumbuh dalam ekosistem informasi yang cepat, visual, dan langsung pada inti persoalan. Mereka terbiasa mengonsumsi konten yang ringkas dan komunikatif. Ketika politik disampaikan dengan bahasa yang berbelit, hambatan yang muncul bukan hanya soal pemahaman, melainkan juga soal minat.

Dengan demikian, penyederhanaan bahasa tidak berarti mereduksi substansi, tetapi memperluas akses terhadap pemahaman politik itu sendiri.

Perubahan lanskap komunikasi membawa implikasi pada ruang pembentukan opini. Media sosial kini menjadi arena utama bagi Gen Z dalam memahami isu publik. Di dalamnya terdapat proses diskusi, pertukaran informasi, hingga pembentukan sikap politik.

Konsep digital democracy menekankan bahwa teknologi digital membuka ruang partisipasi yang lebih luas, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru, seperti disinformasi dan polarisasi (Dahlberg, 2011).

Oleh karena itu, pendekatan yang menolak media sosial sebagai ruang belajar justru tidak produktif. Yang dibutuhkan adalah upaya untuk menghadirkan konten politik yang kredibel, kontekstual, dan tidak bersifat menggurui. Dalam hal ini, kualitas narasi menjadi faktor kunci dalam membangun keterlibatan yang lebih sehat.

Dalam praktiknya, pendidikan politik sering kali dipahami sebagai proses transfer nilai atau bahkan upaya mengarahkan preferensi politik tertentu. Pendekatan semacam ini cenderung tidak efektif bagi Gen Z yang memiliki kecenderungan berpikir kritis dan independen.

Menurut pendekatan political literacy, pendidikan politik seharusnya berfokus pada penguatan kemampuan analitis warga negara, termasuk dalam memahami informasi, mengevaluasi argumen, dan berpartisipasi secara rasional (Crick, 1998).

Dengan demikian, tujuan utama pendidikan politik tidak untuk menghasilkan keseragaman pandangan, tetapi untuk membentuk warga negara yang mampu berpikir reflektif.

Di sisi lain, tidak dapat diabaikan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap praktik politik juga menjadi faktor penting. Dalam literatur political trust, kepercayaan publik terhadap institusi politik sangat dipengaruhi oleh konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas (Levi & Stoker, 2000).

Pengalaman melihat inkonsistensi antara janji dan realisasi, serta tingginya intensitas polarisasi di ruang publik, turut membentuk sikap skeptis di kalangan Gen Z.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan komunikasi yang bersifat satu arah dan terlalu normatif justru berpotensi memperkuat jarak tersebut. Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui retorika semata, tetapi melalui praktik yang dapat diuji dan dirasakan.

Gen Z sering kali dilabeli sebagai generasi yang apatis terhadap politik. Namun, jika dilihat lebih dalam, mereka justru menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu seperti keadilan sosial, lingkungan, dan kemanusiaan.

Yang mereka pertanyakan bukanlah politik sebagai konsep, melainkan praktik dan cara penyampaiannya.

Oleh karena itu, alih-alih mempertanyakan tingkat kepedulian Gen Z, terdapat pertanyaan yang lebih relevan: Apakah politik selama ini telah dikomunikasikan dengan cara yang dapat dipahami, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya secara nyata?