Efisiensi Ala KDM: Perjalanan Dinas Dipangkas, Halaman Gedung Sate Diperluas

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan rencana penataan kawasan Gedung Sate tidak menyentuh bangunan utama, melainkan hanya fokus pada perluasan dan penataan halaman untuk kepentingan ruang publik.

Penegasan ini muncul di tengah sorotan publik terkait rencana perubahan kawasan ikon Jawa Barat tersebut.

Dedi memastikan, Gedung Sate sebagai bangunan cagar budaya tidak akan diutak-atik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menata area luar agar terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

“Ini bukan merubah Gedung Sate. Itu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjawab kebutuhan ruang publik yang lebih luas, tertata, dan nyaman di pusat Kota Bandung. 

Integrasi dengan Gasibu diharapkan menciptakan kawasan terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Selain penataan kawasan, Pemprov juga melakukan perawatan bangunan, termasuk pengecatan Gedung Sate yang sudah lama tidak dilakukan. 

Namun, proses tersebut tidak bisa sembarangan karena wajib mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan.

Dia mengakui biaya perawatan bangunan heritage tidak murah, tetapi hal itu dianggap sebagai konsekuensi menjaga warisan sejarah.

“Catnya saja harganya bikin melongo. Tapi ini bagian dari kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah,” katanya.

Ia juga menegaskan, meski Gedung Sate merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, nilai historisnya tetap menjadi bagian dari identitas bangsa yang harus dirawat.

Lebih jauh, Dedi mencontohkan pengalaman serupa saat menata kawasan Alun-alun Kian Santang dan pendopo di Purwakarta. Proyek yang sempat menuai kritik itu, menurutnya, kini justru menjadi ruang publik yang dinikmati masyarakat.

“Dulu diprotes, sekarang hasilnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Dalam aspek pembiayaan, KDM menekankan proyek ini tidak membebani anggaran baru. Ia memilih memangkas berbagai pos pengeluaran gubernur dan mengalihkannya untuk penataan kawasan.

Mulai dari perjalanan dinas, pengadaan dan perawatan kendaraan, hingga belanja pakaian dinas, seluruhnya dihentikan.

“Perjalanan dinas dihapus, pembelian mobil dinas dihapus, baju dinas dihapus. Dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

KDM menyadari kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Namun, ia menilai langkah itu sebagai pilihan kepemimpinan: antara mempertahankan kenyamanan birokrasi atau menghadirkan manfaat langsung bagi publik.

“Ayo pilih, uangnya dipakai habis tanpa manfaat atau digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.