Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan Sekolah Rakyat rintisan mulai beroperasi pada awal Mei 2026 setelah meninjau lokasi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagai salah satu titik pelaksanaan di Jakarta, Minggu, 19 April 2026.
Persiapan dan Evaluasi LokasiKunjungan tersebut difokuskan pada pengecekan kondisi bangunan serta penyusunan rekomendasi perbaikan guna memastikan kesiapan operasional.
Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan positif sejak dilaksanakan di 166 titik pada tahun sebelumnya.
"Selama lebih dari sembilan bulan berjalan hasilnya cukup menggembirakan. Siswa mulai berkembang, dan para guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran tanpa mengandalkan tes akademik," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi bangunan di lokasi STIP dinilai sangat layak secara struktur dengan hanya memerlukan perbaikan ringan.
"Kita optimistis seluruh persiapan, termasuk renovasi ringan, dapat selesai pada akhir April sehingga kegiatan bisa dimulai awal Mei," ujarnya.
Perluasan Program dan Target PesertaPemerintah menargetkan peningkatan kapasitas program dari sekitar 16 ribu menjadi lebih dari 30 ribu siswa melalui penambahan sekolah rintisan di berbagai lokasi.
Di Jakarta sendiri disiapkan 10 titik sekolah rintisan, termasuk STIP, dengan total kapasitas lebih dari 1.000 siswa.
Pada tahap awal, sekitar 700 siswa akan mengikuti program, dengan tambahan 300 siswa pada pertengahan tahun.
Seleksi siswa dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tanpa pendaftaran terbuka melalui penjangkauan langsung ke keluarga sasaran.
"Tidak boleh ada titipan atau praktik yang melanggar ketentuan. Semua harus benar benar menyasar keluarga yang paling membutuhkan," kata Saifullah Yusuf.
Ia menyebut kendala di lapangan relatif minim dengan dukungan fasilitas yang memadai serta tenaga pengajar yang adaptif.
Di lokasi STIP, dari 56 bangunan tersedia empat bangunan dan dua fasilitas olahraga yang akan digunakan dengan kapasitas awal sekitar 100 siswa, didukung dua tenaga pembimbing dan 18 tenaga pengajar.
Pemerintah juga menyiapkan lokasi lain, termasuk milik Lembaga Administrasi Negara, dengan kapasitas serupa untuk memperluas jangkauan program.
