JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mufti Anam menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Ia menilai kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi memberatkan rakyat dan diambil tanpa sosialisasi terlebih dahulu.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (19/4/2026), dilansir laman DPR.
Mufti menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi langkah kemunduran setelah sebelumnya pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global.
Ia menyinggung mengenai masyarakat sudah diminta percaya tentang harga BBM tidak akan naik, tetapi tiba-tiba terjadi kenaikan harga BBM yang dilakukan tanpa komunikasi, kesiapan, dan empati.
Mufti menyatakan langkah yang dilakukan Pertamina untuk menaikkan harga sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi tetapi melakukan berbagai langkah pengganti.
“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ucap Mufti.
Meskipun kenaikan harga hanya dilakukan pada BBM nonsubsidi, tetapi menurutnya, dampak kenaikan tersebut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bahkan di tingkat ekonomi bawah.
Baca Juga: Bahlil: Kenaikan BBM Nonsubsidi Ikuti Harga Pasar | SAPA MALAM
Ia menyinggung mengenai sulitnya akses BBM subsidi di sejumlah daerah usai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi.
Mufti mengatakan, di banyak daerah masyarakat harus antre panjang, kadang pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis.
Dalam kondisi seperti itu, masyarakat dipaksa membeli BBM nonsubsidi, di mana hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan.
Ia menjelaskan, ketika masyarakat yang berhak mendapat BBM subsidi tidak bisa mendapatkannya, lalu di sisi lain harga BBM alternatifnya juga naik, maka yang terjadi adalah pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.
“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” kata Mufti.
Ia mendorong stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera diatasi.
Ia juga mendesak pemerintah memastikan masyarakat yang berhak mendapat BBM subsidi bisa mendapatkannya agar tak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya naik tinggi.
Mufti juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- dpr
- komisi vi
- bbm
- bbm nonsubsidi
- kenaikan harga bbm nonsubsidi
- harga bbm nonsubsidi
