Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengejar target energi surya 100 gigawatt (GW) dalam 3 tahun menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya durasi penyinaran efektif yang belum memenuhi standar.
Wakil Ketua Pengembangan Usaha Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Bakti S. Luddin, melihat target tersebut sebagai dorongan sekaligus ujian bagi kesiapan industri dalam negeri, terutama dalam aspek teknis dan implementasi di lapangan.
Bakti mengatakan, besarnya target tersebut perlu diterjemahkan secara lebih rinci agar dapat direalisasikan secara bertahap dan terukur.
“Terkait target 100 gigawatt energi surya, kami dari MKI melihatnya adalah ini satu motivasi dan tantangan baru,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Bakti mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi surya, terutama didukung oleh ketersediaan sumber daya matahari yang melimpah. Namun, dia mengatakan keterbatasan durasi penyinaran efektif menjadi kendala utama dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu itu, teknologi PLTS nantinya akan dilengkapi dengan sistem battery energy storage system (BESS).
Durasi penyinaran efektif sering disebut sebagai Peak Sun Hours (PSH). PSH bukanlah jumlah jam dari matahari terbit hingga terbenam (yang biasanya berlangsung sekitar 12 jam di khatulistiwa), melainkan jumlah jam di mana intensitas radiasi matahari mencapai rata-rata 1,000W/m2.
Baca Juga
- Sepak Terjang Surya Tri Harto, Dirut Baru Pertamina International Shipping
- Pertamina International Shipping Rombak Direksi, Surya Tri Harto jadi Dirut
- Pabrik CATL-Antam Bakal Produksi Baterai Panel Surya 40 GWh
Secara global, angka PSH bervariasi tergantung lokasi geografis. Namun, untuk wilayah tropis seperti Indonesia, durasi penyinaran efektif idealnya berkisar antara 3,5 hingga 5 jam per hari. Meskipun matahari bersinar dari jam 06.00 hingga 18.00, produksi listrik yang benar-benar efisien biasanya hanya terjadi antara pukul 10.00 pagi hingga 14.00 atau 15.00 siang.
Selain tantangan teknis, aspek implementasi proyek juga menjadi sorotan. Hal ini termasuk kesiapan PLN dalam mengeksekusi proyek serta skema pengembangan yang akan ditempuh.
Bakti menyebut, proyek PLTS kemungkinan akan dikembangkan secara bertahap melalui berbagai skala, mulai dari puluhan megawatt di sejumlah lokasi hingga program berbasis desa.
Salah satu skema yang mengemuka adalah pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt di setiap desa. Dengan jumlah desa yang besar, skema tersebut dinilai berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional.
Meski demikian, implementasi program tersebut membutuhkan dukungan manajemen dan tata kelola yang memadai agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami MKI melihatnya positif. Kalau kami bisa ikut terlibat juga terhadap pemikiran dan pelaksanaannya, dengan sangat hati kita akan bantu,” kata Bakti.
Adila Isfandiari, Lead Researcher Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mengatakan, skema atap surya dan power wheeling dapat menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 GW pemerintah.
Menurutnya, melalui dua skema tersebut, pemerintah tidak perlu membebani anggaran negara (APBN) maupun menambah utang. Lewat pengembangan atap surya oleh rumah tangga dan pemanfaatan skema power wheeling pada industri, partisipasi masyarakat dan sektor swasta dapat membantu pelaksanaan mega proyek 100 GW.
“Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujar Adila.
Adila menuturkan, untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua hingga tiga tahun seperti yang dicanangkan pemerintah, Indonesia harus meningkatkan kecepatan pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dari tren historis saat ini.
Mengingat keterbatasan anggaran negara dalam konteks proyek energi surya 100 GW, atap surya dan power wheeling dapat berkontribusi untuk menambah kapasitas listrik energi terbarukan dengan cepat.
Adila mengatakan, melalui skema tersebut, PLN tetap bisa berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.
Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif agar pelanggan PLN di segmen non-subsidi (R-2 dan R-3), yang berjumlah sekitar 2,88 juta pelanggan, untuk semakin terdorong menggunakan energi surya.
Adila menjelaskan, dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kilowatt peak (kWp), segmen tersebut berpotensi menambah sekitar 2,9 gigawatt peak (GWp) hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang.
"Ini dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” ujar Adila.
