Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti potensi risiko dari kebijakan percepatan swasembada pangan melalui penugasan badan usaha milik negara (BUMN), yang dinilai dapat menimbulkan distorsi pasar hingga menekan pelaku usaha kecil.
Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah memberikan mandat kepada BUMN sektor pangan untuk mempercepat pencapaian swasembada sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi perekonomian, terutama karena menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara BUMN dan pelaku swasta.
“Salah satunya usaha peternakan telur ayam atau ayam pedaging yang bisa-bisa bersaing dengan BUMN yang mendapatkan dukungan penuh dari negara. BUMN mendapat jaminan pemerintah, penugasan wajib, akses penyertaan modal negara hingga koneksi langsung ke menteri teknis bidang pangan.” kata Huda dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, dominasi BUMN dalam rantai pasok pangan juga berisiko mempersempit ruang usaha bagi pelaku UMKM, mengingat lebih dari separuh pelaku usaha kecil bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan adanya potensi risiko ganda, baik dari sisi fiskal maupun mekanisme harga di pasar. Dia menjelaskan bahwa penugasan BUMN justru berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan negara apabila tidak diimbangi dengan skema kompensasi yang memadai.
Baca Juga
- Pengambilalihan Saham MI BUMN Berjalan, Danantara Ambil Posisi Kunci
- Pengalihan Impor Gula Swasta ke BUMN Dinilai Picu Kenaikan Harga
- Tahapan Seleksi Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih, Nantinya Berstatus PKWT BUMN
Dalam beberapa kasus sebelumnya, beban penugasan pemerintah atau public service obligation (PSO) kerap menekan kinerja keuangan BUMN.
“Wajar publik memiliki kekhawatiran dengan penugasan ke Agrinas sebagai pemain baru tanpa rekam jejak di sektor pangan. Efek panjang ke kerugian operasional yang ditanggung oleh Agrinas, Danantara juga ke APBN bisa menambah kompleks persoalan. Pelebaran defisit APBN jadi salah satu konsekuensinya.” imbuh Bhima.
Selain itu, dia juga menyoroti aspek kepastian hukum yang dinilai masih lemah. Instruksi presiden sebagai dasar kebijakan dinilai memiliki fleksibilitas tinggi untuk diubah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak jangka panjang.
“Begitu ada perubahan regulasi, pihak swasta sudah terlanjur berkontrak dengan BUMN kemudian aturan berubah lagi, ini menimbulkan ketidakpastian bisnis bagi seluruh pelaku di rantai pasok pangan. Dalam Ease of Doing Business, permasalahan ketidakpastian kebijakan selalu menduduki 5 besar masalah daya saing yang utama,” kata Bhima.
Lebih lanjut, CELIOS juga menilai keterlibatan langsung BUMN sebagai pelaku pasar berpotensi menciptakan distorsi harga, alih-alih memperbaiki struktur tata niaga pangan.
“Apa jaminan harga yang diperoleh ritel lebih terjangkau? Jangan sampai PSO BUMN pangan justru menambah panjang rantai pasok, ujungnya inflasi pangan yang ditanggung rumah tangga meningkat. Kalau permasalahan ada di permainan rente yang membuat marjin distributor terlalu tinggi, selesaikan masalahnya, bukan dengan BUMN menjadi new middleman, distributor baru,” tutup Bhima.
CELIOS pun mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merancang intervensi di sektor pangan, mengingat pengalaman sebelumnya seperti proyek food estate hingga penugasan stabilisasi harga yang dinilai belum sepenuhnya efektif dan berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi pasar maupun fiskal negara.
