Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali menuai sorotan dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyampaikan kritik keras terhadap langkah PT Pertamina yang menaikkan harga sejumlah produk BBM seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah sebelumnya yang menjanjikan stabilitas harga di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik.
Menurut Mufti, keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih justru memperburuk beban masyarakat. Ia menyoroti bahwa publik sebelumnya telah diberikan pesan menenangkan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan, sehingga perubahan kebijakan secara tiba-tiba dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Data terbaru yang tercantum dalam platform MyPertamina menunjukkan adanya lonjakan harga yang cukup signifikan. BBM jenis Pertamax Turbo dengan angka oktan 98 mengalami kenaikan dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite melonjak dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Kenaikan ini terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat dan langsung memicu reaksi publik.
Mufti menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina seharusnya memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat sebelum melakukan penyesuaian harga, terutama ketika dampaknya bisa dirasakan luas. Ia menyebut bahwa pola komunikasi seperti ini berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus ketidakpercayaan.
Dalam pandangannya, meskipun yang mengalami kenaikan adalah BBM nonsubsidi, efeknya tidak bisa dianggap terbatas hanya pada kelompok tertentu. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap akan merembet ke berbagai sektor, termasuk biaya distribusi barang dan jasa. Dampak berantai ini pada akhirnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.
Ia juga menyoroti kondisi di sejumlah daerah yang mengalami keterbatasan pasokan BBM subsidi. Dalam situasi seperti itu, masyarakat sering kali tidak memiliki pilihan selain beralih ke BBM nonsubsidi yang harganya lebih mahal. Hal ini, menurut Mufti, semakin memperkuat argumen bahwa kebijakan harga BBM harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, bukan sekadar mekanisme pasar.
Lebih jauh, Mufti mempertanyakan timing atau waktu pengambilan kebijakan tersebut. Ia menyinggung kondisi jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz yang mulai kembali normal. Dengan membaiknya situasi tersebut, ia menilai pemerintah seharusnya memiliki ruang untuk menahan atau setidaknya meninjau ulang kebijakan kenaikan harga BBM.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari inflasi hingga daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Ia mengingatkan bahwa kebijakan energi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional, sehingga setiap keputusan harus diambil dengan perhitungan matang dan komunikasi yang baik.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
Bahlil menyatakan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam kategori aman. Ia menjelaskan bahwa stok BBM, baik jenis bensin maupun solar, berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, ketersediaan LPG juga disebut dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada publik, terutama terkait keberlanjutan program subsidi energi. Pemerintah menilai bahwa menjaga harga BBM subsidi tetap stabil merupakan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur yang diharapkan.
Meski demikian, perdebatan mengenai kebijakan harga BBM diperkirakan akan terus berlanjut. Sejumlah pengamat energi menilai bahwa dinamika harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi geopolitik global akan terus menjadi faktor penentu dalam kebijakan energi nasional. Dalam konteks ini, transparansi dan konsistensi kebijakan menjadi hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga dinilai sebagai pengingat bahwa ketergantungan terhadap energi fosil masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Beberapa pihak mendorong percepatan transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan sebagai solusi jangka panjang. Namun, proses tersebut tentu membutuhkan waktu, investasi besar, serta kesiapan infrastruktur yang memadai.
Di tengah situasi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat terkait kebijakan energi. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, isu kenaikan harga BBM tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, langkah ke depan yang lebih transparan, komunikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sektor energi nasional.
