Dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis, beberapa hari yang lalu, muncul kabar bahwa Pemerintah Indonesia akan menambah 18-24 jet tempur Dassault Rafale di luar pesanan 42 unit yang saat ini telah berjalan. Meski baru dikaji oleh Pemerintah Indonesia, rencana itu menyiratkan keinginan untuk menjadikan Rafale sebagai tulang punggung kekuatan udara Indonesia.
Presiden Prabowo mengunjungi Rusia dan Perancis pada 13-14 April 2026. Sebelum kembali ke Indonesia, Presiden Prabowo menemui Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Selasa (14/4/2026). Kedua kepala negara itu berbincang empat mata selama lebih dari 2 jam. Pertemuan disebut berlangsung cukup hangat.
Di hari yang sama, media Perancis, La Tribune, memberitakan mengenai pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Macron di Perancis yang salah satu agendanya mendiskusikan tentang jet tempur Dassault Rafale. Disebutkan ada kemungkinan pesanan baru antara 18-24 unit jet tempur.
La Tribune menulis, kedua kepala negara membahas prospek kemitraan strategis dan kerja sama bilateral, termasuk dalam hal ekonomi dan pertahanan. Kemungkinan pesanan tambahan jet tempur Dassault Rafale hingga 24 unit disebut sebagai kelanjutan dari kunjungan Macron ke Jakarta pada Mei 2025.
Pada saat itu, Indonesia mengumumkan niatnya untuk membeli tambahan jet tempur Dassault Rafale, kapal selam Scorpène, dan howitzer Caesar, serta fregat ringan. Rencana itu kemudian ditindaklanjuti pada Juli 2025 dengan penandatanganan kontrak penjualan dua kapal selam Scorpène yang diperkirakan bernilai hampir 2 miliar dolar AS.
Sebelumnya, pada Februari 2022, Indonesia telah menandatangani pesanan 42 unit Dassault Rafale yang dibagi menjadi tiga tahap, yakni 6 unit di tahap pertama, kemudian 18 unit, dan tahap terakhir 18 unit. Kontrak berlaku secara bertahap pada Februari 2022, Agustus 2023, dan Januari 2024. Kontrak pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale tersebut mencapai 8,1 miliar dolar AS.
Sebanyak tiga unit Dassault Rafale telah tiba sebagai bagian dari gelombang pertama pada akhir Januari 2026 dan ditempatkan di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Tiga unit berikutnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Mei 2026, sehingga Indonesia akan mengoperasikan enam unit Dassault Rafale pada tahun ini.
Bagi Perancis, Indonesia adalah pelanggan militer baru yang menghasilkan lebih dari 5 persen pendapatan bagi Dassault Aviation pada 2025. Indonesia merupakan pelanggan Dassault Rafale kedua di kawasan Indo-Pasifik. Sejak 2015, jet tempur Dassault Rafale telah dijual ke delapan negara asing, yakni Mesir, Qatar, India, Yunani, Kroasia, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Serbia.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, Minggu (19/4/2026), membenarkan adanya rencana penambahan pesawat tempur Dassault Rafale bagi Indonesia. Namun, sampai saat ini, opsi penambahan tersebut masih dalam tahap kajian oleh pemerintah dan belum merupakan keputusan final.
”Pemerintah akan mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek, termasuk kebutuhan operasional TNI, kesiapan sistem pendukung, serta kemampuan anggaran negara, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut,” terangnya.
Mengutip data World Directory of Modern Military Aircraft, kekuatan Angkatan Udara Indonesia pada 2026 dengan berbagai jenis pesawat berjumlah 260 unit. Adapun Global Fire Power 2025 mencatat, Indonesia memiliki beberapa jenis pesawat tempur, yakni 23 unit F-16 C/D, 3 unit F-16 A/B, 22 unit Hawk 200, 15 unit EMB-314 Super Tucano, 13 unit T501, 11 unit Su-30MK2, dan 5 unit Su-27SKM.
Data tersebut belum termasuk 3 jet tempur Rafale yang sudah tiba beberapa waktu lalu. Selain itu, data tersebut tidak memberikan tingkat kesiapan pesawat, termasuk ketika ada insiden atau kecelakaan pesawat tempur.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) 2002-2005 Chappy Hakim dalam bukunya, Keamanan Nasional dan Penerbangan (2024), menyebut, beberapa jenis jet tempur yang akan datang untuk menjaga langit Nusantara, termasuk 42 pesawat tempur Dassault Rafale, merupakan jumlah yang cukup signifikan dan akan memengaruhi performa kekuatan tempur.
Seiring dengan itu, kontroversi atau perdebatan tetap akan menyertai, seperti pertanyaan soal kesiapan sumber daya manusia (SDM), perangkat pemeliharaan, hingga infrastruktur bagi skuadron jet tempur di masa mendatang.
”Di luar semua kontroversi itu, penambahan jumlah pesawat terbang setidaknya akan terlihat di permukaan sebagai lebih memberdayakan kemampuan Angkatan Udara dalam menjalankan tugas pokok,” tutur Chappy.
Di sisi lain, kata Chappy, wilayah udara merupakan sumber daya alam yang sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Angkatan Udara adalah terkait dengan status wilayah udara kedaulatan yang terletak pada kawasan kritis.
Kawasan yang dimaksud adalah wilayah udara di sekitar Selat Malaka, perairan Kepulauan Riau, dan Natuna. Pada 2022, Indonesia mendelegasikan wilayah udara kedaulatan Indonesia tersebut pada otoritas penerbangan Singapura selama 25 tahun ke depan sejak perjanjian ditandatangani.
”Apa boleh buat, dengan kondisi wilayah udara di kawasan Selat Malaka, perairan Riau, dan Natuna yang didelegasikan wewenang pengelolaannya kepada negara lain, maka dengan sendirinya Angkatan Udara kita tidak bisa melaksanakan tugas pokok. Pada titik ini, Angkatan Udara sejatinya memang belum memerlukan pesawat terbang fighter dalam jumlah banyak,” kata Chappy.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra berpandangan, kekuatan Angkatan Udara tidak hanya bergantung pada jet tempur, tetapi juga mencakup pesawat transpor, senjata pertahanan udara seperti rudal, hingga Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) yang bertugas untuk pertahanan pangkalan dan inflitrasi.
”Pertempuran udara tidak hanya menggunakan jet tempur, tapi juga ada drone yang diawaki oleh pilot dan mekanik yang paham mesin drone. Jadi, dari berbagai kebutuhan itu, persepsi ancaman terhadap pertahanan Indonesia itu apa? Itu yang harus dijelaskan ke publik karena itu hak masyarakat,” tutur Rizal.
Menurut Rizal, jika mengacu pada program Kekuatan Pokok Minimum (MEF) yang berakhir pada 2024 silam, masih banyak kebutuhan alutsista yang belum terpenuhi. Meski demikian, kebutuhan itu mesti direncanakan dan dituangkan secara konseptual ke dalam rencana kebutuhan yang mekanismenya diajukan secara berjenjang sampai ke DPR.
Di sisi lain, sambung Rizal, alat ukur kemandirian pertahanan Indonesia hingga saat ini masih belum valid. Meski peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya offset, termasuk berupa transfer teknologi, sejauh mana hal itu terwujud belum bisa dipastikan.
”Itu sudah berjalan secara riil seperti yang diamanatkan undang-undang atau tidak? Atau itu cuma di atas kertas saja offset itu berjalan. Kalau sudah berjalan, alat ukurnya harus jelas dan bisa diukur sehingga seharusnya ada hasilnya,” kata Rizal.
Rencana penambahan jet tempur Rafale bukan sekadar angka, melainkan cerminan arah kebijakan pertahanan Indonesia yang menuntut perhitungan matang terkait kesiapan operasional, integrasi sistem pertahanan, hingga transparansi dalam menjawab kebutuhan strategis nasional. Tanpa landasan yang jelas dan terukur, penambahan kekuatan justru berisiko menjadi beban.
