Risiko Korupsi Program MBG: KPK Temukan Delapan Potensi Masalah

Dalam dua tahun terakhir, anggaran MBG meningkat drastis dari Rp71 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp171 triliun pada tahun 2026. Namun, peningkatan dana tersebut tidak diimbangi dengan regulasi dan tata kelola yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko tinggi terhadap akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Kurangnya kerangka regulasi yang jelas menyebabkan tata kelola pelaksanaan MBG menjadi rentan mengalami celah korupsi. Selain itu, mekanisme pengawasan yang belum optimal berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana.

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah rekomendasi usai mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan tersebut tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 pada Direktorat Monitoring KPK yang diakses di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Apa saja potensi masalah korupsi yang ditemukan KPK dan rekomendasi perbaikan dari KPK? Simak penjelasan berikut ini.

Delapan Potensi Masalah Korupsi Dalam Program MBG 1. Regulasi pelaksanaan yang belum komprehensif

Salah satu isu mendasar dalam pelaksanaan MBG adalah regulasi yang dianggap belum komprehensif. Regulasi yang ada belum mampu mengatur tata kelola mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan celah dalam pelaksanaan dan koordinasi antar pihak terkait.

2. Mekanisme bantuan berisiko memperpanjang birokrasi

Mekanisme bantuan pemerintah dalam program MBG berpotensi memperpanjang rantai birokrasi. Proses yang berbelit dapat membuka peluang praktik rente, di mana pihak tidak berwenang mengambil keuntungan illegal. Selain itu, semakin panjangnya birokrasi berakibat pada berkurangnya porsi anggaran yang dialokasikan langsung pada bahan pangan akibat adanya potongan biaya operasional dan sewa.

3. Pendekatan sentralistis melemahkan peran daerah

Program MBG menggunakan pendekatan yang terlalu sentralistis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai aktor utama. Pendekatan ini memiliki risiko meminggirkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Akibatnya, pengawasan dan penyesuaian program berdasarkan kondisi lokal menjadi lemah dan kurang efektif.

4. Konflik kepentingan dalam penentuan mitra dan dapur

Potensi terjadinya konflik kepentingan muncul dalam proses penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau penyedia dapur. Kewenangan yang terpusat tanpa adanya standar prosedur operasional (SOP) yang jelas menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan favoritisme dalam penunjukan mitra.

5. SOP yang belum jelas dan proses seleksi tidak transparan

Kurangnya SOP yang jelas berimbas pada proses seleksi mitra yang tidak transparan dan akuntabel. Hal ini meningkatkan risiko keterlibatan praktik korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan program, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG.

6. Kelemahan transparansi dan akuntabilitas pelaporan

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan keuangan masih dinilai lemah. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyimpangan anggaran dan kurangnya informasi yang terbuka kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

7. Standar teknis dapur belum terpenuhi dan kasus keracunan

Sejumlah dapur penyedia makanan dalam program MBG belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan untuk SPPG. Kondisi ini berisiko terhadap keamanan pangan yang disediakan, bahkan telah terjadi sejumlah kasus keracunan makanan yang menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat.

8. Minimnya peran Dinas Kesehatan dan BPOM dalam pengawasan

Pengawasan terhadap keamanan pangan dinilai belum optimal karena keterlibatan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih minim. Hal ini menyulitkan deteksi dini potensi masalah keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan dalam program MBG.

Program MBG belum memiliki indikator keberhasilan yang terukur secara jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, pengukuran awal (baseline) terkait status gizi dan capaian penerima manfaat belum dilakukan, sehingga evaluasi dampak program menjadi kurang efektif dan tidak dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Rekomendasi KPK untuk Perbaikan Program MBG 1. Penyusunan regulasi pelaksanaan yang mengikat dan komprehensif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan penyusunan regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden. Regulasi ini harus mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2. Peninjauan mekanisme biaya dan rantai pelaksanaan bantuan

KPK juga mengusulkan peninjauan kembali terhadap mekanisme bantuan pemerintah, termasuk struktur biaya dan rantai pelaksanaan program. Fokus utama adalah menghindari praktik rente, memperpendek rantai birokrasi, dan memastikan kualitas serta kuantitas layanan tetap terjaga.

3. Penguatan pengawasan dan keterlibatan pemerintah daerah

Penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program menjadi rekomendasi penting. Pendekatan yang lebih kolaboratif diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pengawasan serta meningkatkan responsivitas program sesuai kebutuhan lokal.

4. Pengembangan sistem pelaporan keuangan yang baku

Untuk mencegah penyimpangan, KPK menekankan pentingnya pembangunan sistem pelaporan keuangan yang baku dan transparan. Sistem ini harus mampu memudahkan pemantauan anggaran hingga tingkat pelaksanaan di daerah.

5. Penetapan indikator keberhasilan program yang terukur

Penetapan indikator keberhasilan program MBG secara terukur berfungsi untuk memantau capaian dan dampak yang dihasilkan. Indikator tersebut harus mencakup aspek kualitas gizi penerima manfaat serta efisiensi penggunaan anggaran.

6. Pelaksanaan pengukuran awal (baseline) status gizi manfaat

Pelaksanaan pengukuran awal status gizi dan kondisi penerima manfaat sebelum program berjalan sangat penting sebagai tolok ukur evaluasi dampak. Pengukuran baseline ini dapat menjadi dasar perbaikan program secara berkelanjutan.

Peran Stakeholder dalam Mendukung Program MBG Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

Keberhasilan program MBG bergantung pada sinergi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk lintas kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang efektif diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dan pengawasan program.

Peningkatan keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM

Mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan keamanan pangan akan meningkatkan mutu dan keselamatan makanan yang disalurkan dalam program MBG. Keterlibatan aktif mereka akan memperkuat sistem kontrol mutu di lapangan.

Memastikan transparansi dan akuntabilitas mitra SPPG

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan pengelolaan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dijamin secara ketat. Penyusunan SOP yang jelas dan mekanisme seleksi yang terbuka akan mengurangi risiko konflik kepentingan dan praktik korupsi.