Bisnis.com, CIREBON - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menegaskan kegiatan perjalanan dinas, khususnya kunjungan kerja dan studi komparasi, tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan budaya kerja, pelaksanaannya akan disesuaikan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori mengatakan pihaknya mengikuti regulasi terbaru yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Meski demikian, ia memastikan perjalanan dinas tidak akan dihapus sepenuhnya.
"Perjalanan dinas itu tetap penting karena menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tapi sekarang kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada, terutama terkait efisiensi," ujar Hasan Basori, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan 2 aspek utama. Pertama, urgensi kegiatan yang telah dianggarkan.
DPRD akan memilah mana kegiatan yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan, termasuk kunjungan kerja ke luar daerah yang selama ini dilakukan sebagai bagian dari studi komparasi.
Baca Juga
- Peresmian Kantor Cabang Utama JNE Tasikmalaya
- Harga Pangan di Cirebon Pekan Ketiga April: Cabai Makin Pedas, Beras Stabil
- Efisiensi Ala KDM: Perjalanan Dinas Dipangkas, Halaman Gedung Sate Diperluas
Kedua, peningkatan kualitas hasil kunjungan. Hasan menekankan bahwa kegiatan perjalanan dinas tidak lagi semata dilihat dari kuantitas, melainkan dari manfaat konkret yang dihasilkan.
"Kalau dulu mungkin lebih banyak dari sisi jumlah, sekarang kita dorong kualitasnya. Apa yang didapat dari kunjungan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan,” katanya.
Hasan menjelaskan, langkah efisiensi juga sejalan dengan arahan pemerintah daerah melalui kebijakan pengelolaan kas oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang membatasi penggunaan anggaran setiap bulannya.
Kondisi ini membuat DPRD harus lebih selektif dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.
Ia menambahkan, anggaran yang tidak terserap tidak serta-merta bisa dialihkan tanpa mekanisme yang jelas. Perubahan penggunaan anggaran harus melalui kesepakatan bersama dalam rapat paripurna.
Jika tidak digunakan, anggaran tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
"Kalau tidak dibelanjakan, itu nanti jadi SILPA. Tapi kalau ingin dialihkan, harus dibahas di perubahan anggaran dan disepakati bersama," ujarnya.
Dalam praktiknya, DPRD Kabupaten Cirebon mulai mengarahkan kegiatan kunjungan kerja untuk lebih fokus pada wilayah dalam daerah. Misalnya, melakukan evaluasi langsung terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Selain itu, DPRD juga mempertimbangkan pemanfaatan waktu kerja fleksibel, seperti hari Jumat yang sebagian diberlakukan Work From Home (WFH), untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).
"Kita coba optimalkan turun ke lapangan, melihat langsung kondisi di dapil. Tapi mekanismenya masih kita bahas, karena masing-masing anggota punya agenda yang berbeda," kata Hasan.
Ia menegaskan, meskipun ada penyesuaian, fungsi pengawasan DPRD tidak boleh melemah. Oleh karena itu, perjalanan dinas tetap dipertahankan sebagai instrumen penting, namun dengan pendekatan yang lebih efektif dan terukur.
"Intinya bukan dihilangkan, tapi dialihkan supaya lebih efektif dan kualitasnya lebih baik," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,31 miliar untuk biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah pada 2026 di tengah efisiensi anggaran.
Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan data paket yang terhimpun, total belanja penginapan itu terdiri dari beberapa kelompok paket kegiatan. Pada kelompok pertama yang mencakup 50 paket belanja, nilai pagu tercatat mencapai Rp4,02 miliar.
Sementara pada kelompok lain yang terdiri dari 50 paket berikutnya, total anggaran mencapai sekitar Rp284,8 juta. Jika kedua kelompok tersebut dijumlahkan, maka total sementara belanja penginapan perjalanan dinas mencapai sekitar Rp4,31 miliar.
Secara keseluruhan, paket-paket belanja penginapan tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.
Seluruhnya merupakan komponen biaya pendukung kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam berbagai agenda kedinasan.
Dari sisi struktur, belanja tersebut terbagi dalam puluhan hingga ratusan paket kegiatan. Total paket yang tercatat mencapai sedikitnya 122 paket belanja penginapan.
Setiap paket memiliki nilai pagu berbeda, tergantung pada kebutuhan dan jenis kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan.
Dalam rincian kelompok pertama, nilai paket bervariasi dengan kisaran yang lebih besar pada sejumlah paket awal, kemudian menurun pada paket-paket berikutnya.
Sementara pada kelompok paket lainnya, nilai belanja tercatat lebih kecil dengan rentang puluhan juta hingga beberapa juta rupiah per paket.
Dokumen anggaran juga menunjukkan metode pengadaan yang digunakan dalam sebagian besar paket adalah mekanisme yang tidak melalui tender terbuka.
Sebagian besar tercatat menggunakan skema pengadaan yang dikecualikan atau pengadaan langsung sesuai ketentuan belanja perjalanan dinas.
Selain itu, distribusi anggaran menunjukkan belanja penginapan tersebar dalam banyak paket kegiatan sepanjang tahun anggaran 2026. Tidak terdapat satu paket dominan, melainkan tersebar dalam jumlah besar dengan nilai yang beragam.
